JUDUL ini lahir dari rasa keprihatinan terhadap dunia pendidikan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Keprihatinan ini bukan tanpa sebab. Kini bullying (perundungan), tawuran antar pelajar, kekerasan seksual, pemalsuan nilai oleh oknum guru, hingga kecurangan anak didik telah menerpa mencemarkan citra dunia pendidikan kita.
Oleh SYAIFUL BAHRI DJAMARAH
Dosen PAI dan PPG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin
Guru yang seharusnya menjadi cermin dalam kemuliaan sikap dan perilaku justru melakukan pemalsuan nilai. Karena lunturnya komitmen tenaga kependidikan sengaja memalsukan nilai mata pelajaran. Kecurangan ketika ujian yang dilakukan anak didik dan berbagai kasus kenakalan di kalangan anak didik mengisyaratkan belum terinternalisasinya nilai akhlaki-moralis sehingga tidak terbentuk pribadi rahmatan lil 'alamin yang dicitakan.
Kasus-kasus ini mengisyaratkan bahwa pendidikan kita belum berfungsi dengan baik sesuai apa yang diamanatkan undang-undang. Tujuan yang dicitakan hanya sebatas asa.
Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 disebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Buramnya dunia pendidikan kita setidaknya terindikasi dari berbagai kasus yang menerpa dunia pendidikan kita selama ini. Isu bullying, tawuran antar pelajar dan pelecehan seksual terhadap pelajar seolah seakan tiada akhir.
Isu bullying di sekolah seolah memperlihatkan betapa rapuhnya sendi-sendi pertemanan antar siswa. Tawuran antar pelajar seolah mengisyaratkan ada sesuatu yang tercecer. Pelecehan seksual terhadap pelajar merupakan cerminan bejatnya moral anak bangsa ini.
Mengisyaratkan gagalnya pemerintah melakukan Revolusi Mental seperti yang dijanjikan semasa kampanye.
Kasus lainnya, Kemendikbud mencatat terdapat 126 kasus kecurangan selama Ujian Nasional 2019 (Tirto, 7 Mei 2019). Penyebabnya karena sistem ujian yang rentan terhadap kecurangan dan kurangnya deteksi dini terhadap tindakan tidak jujur.
Berita lain, staf sekolah di Sleman ditangkap karena terbukti melakukan pemalsuan nilai mata pelajaran pada Ijazah 10 murid (Detik, 24 April 2021). Penyebabnya karena sistem penilaian yang tidak terintegrasi dan pengawasan yang lemah memungkinkan staf sekolah memalsukan nilai ijazah.
Lalu, telah terjadi kecurangan selama UTBK SBMPTN 2022 dengan penggunaan alat canggih dan perjokian di beberapa universitas. Penyebabnya, karena banyaknya persaingan masuk ke program studi favorit dan teknologi canggih yang memudahkan kecurangan (Detik, 28 Mei 2022).
Sementara itu, dosen di Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak diduga memalsukan nilai mahasiswa S2 yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Penyebabnya karena kurangnya pengawasan dan integritas akademik yang menyebabkan dosen dapat memalsukan nilai (Kompas, 17 April 2024). .
Berbagai kasus di atas adalah fakta. Sulit dibantah. Bahkan Ikatan Guru Indonesia (IGI) menemukan, bahwa sebagian besar (81,94 %) guru mengakui nilai rapor bisa dimanipulasi. Penyebabnya karena banyak sekolah yang belum menggunakan e-rapor dan adanya tekanan atau insentif untuk memanipulasi nilai rapor (Berita Satu, 29 Maret 2020).
Demikianlah. Karena rentetan kasus di atas menjadi representasi dari kejahiliyahan insani di dunia pendidikan kita. Kini dunia pendidikan kita sedang sakit keras. Sakit keras karena dekadensi moral telah merusak sistem pendidikan kita.
Selama ini kita memang terkesan abai menanamkan nilai-nilai akhlaki-moralis kepada anak didik kita. Kita terjebak pola pikir pragmatis-instan, menghalalkan secara cara. Kita lebih mendahulukan kecerdasan intelektual yang sangat kognitif dan kita terjebak kerja-kerja administratif demi kenaikan pangkat jabatan.
Padahal, untuk melahirkan anak didik yang cerdas berakhlak tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual, masih dibutuhkan penanaman nilai-nilai karakter agar anak didik dicerdaskan secara emosional dan spiritual. Dua kecerdasan inilah sebenarnya persoalan substantif bagi kita untuk ditanamkan kepada anak didik agar mereka mampu menangkal virus amoral, asosial, dan asusila, yang menyerang dari luar. Bila tidak, maka dunia pendidikan kita akan tetap rusak-rusakan.
Apalah artinya Kurikulum Merdeka. Buat apa pembelajaran yang mengusung program Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil'alamin (P4-P2RA) kalau guru hanya terjebak kerja administratif.
Selama ini terkesan, guru dipaksa membuat kelengkapan administrasi yang lengkap dan rapi sehingga pengawas tersenyum ketika melakukan pengawasan. Ketika ada pengawas, pembelajaran dilakukan sebaik mungkin, padahal tanpa diawasi kembali seadanya.
Akibat penilaian hanya berbasis administratif, guru yang mengajarnya rajin, aktif kreatif membelajarkan anak didik secara metodologis tetapi secara administratif tidak lengkap, dianggap guru yang tidak baik.
Ketahuilah, kecurangan ketika Ujian Nasional (UN) tidak hanya sekarang dilakukan siswa. Pada EBTANAS tahun 1980-an sudah terjadi. Pengawas menjaga pengawas bukan dusta. Pembiaran siswa saling nyontek, berdiskusi atau membuka catatan ketika ujian seolah menemukan cara terbaiknya. Padahal salah. Pemalsuan nilai rapor juga lagu lama. Ini semua hanya pengulangan yang selalu terulang. Hanya bentuk dan caranya yang berbeda.
Imbauan Mendikbud untuk meminta guru agar tidak curang dalam memberikan nilai hanya isapan jempol belaka ketika masih ada tekanan dari pimpinan sekolah untuk mencapai standar prestasi dan belum terbukanya kran transparansi dalam proses penilaian.
Setiap kita memang belum memiliki komitmen yang kuat untuk tidak berlaku curang. Sejak dari penerimaan, proses pembelajaran hingga penilaian, pendidikan kita bermasalah. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Sistem zonasi masihkah dipertahankan ketika ditemukan ada titik lemah untuk curang? Tidakkah kita bersedih ketika ujian penuh kecurangan dan pembiaran?
Dalam upaya membangun karakter anak didik, yang perlu kita bangun adalah komitmen yang kuat untuk keadaban, dan ikhlas meluangkan waktu dan kesempatan untuk menanamkan nilai akhlaki-moralis kepada anak didik.
Jika sikap mental itu telah terbangun, maka PR yang harus diselesaikan adalah merajut kembali tali asih yang longgar antara guru dan anak didik sehingga bisa maksimal menanamkan nilai karakter kepada anak didik.
Selain itu, pemangku kepentingan hendaknya melonggarkan kerja administratif bagi guru. Percayakan kepada guru untuk mendidik siswa tanpa harus diawasi dengan instrumen administratif yang ketat. Itu sangat menyita waktu. Jangan lupa, membangun kerjasama yang baik antar sekolah sebagai jembatan mengakrabkan siswa.
Ini hanya sekadar harapan. Tapi, bila dilakukan, ada kemungkinan potret pendidikan kita tidak buram lagi. Semuanya tentu saja terpulang pada komitmen kita, mau atau tidak, membersihkan keburaman ini.
Editor : Arief M