Membaca Transisi Ekonomi Pasca Pilpres

M. Syarifuddin • Dipublikasikan Jumat, 19 April 2024 | 10:22 WIB
HARIS ZAKY MUBARAK
HARIS ZAKY MUBARAK

Langkah transisi dari pemerintah baru pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir bagi dunia ekonomi nasional kenyataanya masih memberikan makna ketidakpastian yang sistematis. Bukan saja karena hasil Pilpres 2024 yang masih dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) tapi juga karena melihat pada perkembangan ekonomi global yang sepertinya masih mengalami kelesuan.

       Oleh HARIS ZAKY MUBARAK
       Peneliti dan mahasiswa doktoral Universitas Indonesia (UI)

Terlebih jika dalam konstelasi ekonomi global tersebut memunculkan sebuah insiden musibah yang merugikan niaga domestik. Dapat kita saksikan bagaimana peristiwa ambruknya jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat (AS) pada Selasa 26 Maret 2024 yang lalu telah memberi dampak kejut ke seluruh perekonomian Amerika Serikat bahkan irisan ekonomi internasional sebab akibat insiden ini telah menyebabkan terganggunya rute pengiriman utama atas barang-barang ekspor dan impor.

Adanya insiden kecelakaan ataupun kondisi politik ekonomi negara yang tidak stabil lazimnya menjadi contoh praktis bagaimana sikap respons pertumbuhan ekonomi memang sangat ditentukan dengan kondusifitas yang tengah terjadi di negara tersebut. Pada posisi ini, pemerintah negara dibelahan dunia manapun wajib mengevaluasi bahkan harus berhati-hati dalam mengatur fiskal demi lancarnya pelaksanaan program-program pemerintah seperti belanja pemerintah, insentif fiskal ataupun skematisasi keuangan dan moneter. Pada proporsi ini, kebijakan peran anggaran pembangunan negara (APBN) seperti yang ada di Indonesia menjadi sangat vital demi ketahanan ekonomi negara secara berkesinambungan.

Keutamaan Ekonomi

Kunci rasional dari antisipasi fiskal negara merupakan sikap kewaspadaan utama dalam menjaga ritme ekonomi secara berkelanjutan. Stimulus ekonomi potensial menjadi kebutuhan utama untuk sigap menjaga kestabilan ekonomi agar tetap konsisten dalam jalur keseimbangannya.Penalaran ini jelas sangat dibutuhkan karena Indonesia harus bertahan ditengah kelesuan pertumbuhan ekonomi global.

Dalam analisis terbaru Jaringan Studi Indonesia, beberapa sektor Industri dalam negeri faktanya telah mampu menyerap banyak kebutuhan tenaga kerja besar. Hasil dari kerja ini faktanya mampu menjaga pertumbuhan sebesar 4, 69 % pada 2023 (Y- on-Y) sejalan dengan produktivitas industri baja yang terus mengalami tren peningkatan sejak 2020. Selama 2024 konsumsi baja mencapai 18,3 juta ton atau tumbuh sebesar 5,2 % persen yang mengikuti tren pertumbuhan konsumsi setelah masa pandemi Covid-19 (Jaringan Studi Indonesia, 2023).

Dalam Langkah penataan yang skematis, dibutuhkan dorongan besar untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional supaya semua program terproyeksi secara baik. Diantaranya dengan menata belanja infrastruktur, pertumbuhan properti, kestabilan sektor industri elektronik dan komoditi kebutuhan rumah tangga nasional.

Konstelasi ini setidaknya pernah dicoba selama momentum Ramadhan atau periode Maret 2024. Tiga bulan pertama 2024, laju inflasi cenderung semakin cepat. Hal ini pun menjadi catatan penting dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengeluarkan rilis tingkat inflasi pada Maret 2024 sebesar 0,52 % secara bulanan dan 3,05 % secara tahunan. Laju inflasi tahunan tersebut lebih cepat dibandingkan yang terjadi selama Februari sebesar 2,75 % dan Januari sebesar 2,57 % (BPS, 2024).

Beberapa kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi, baiksecara bulanan maupun tahunan, dengan andil inflasi masing-masing 0,41 % dan 2,09 % (BPS, 2024).

Inflasi pada Maret 2024 bertepatan dengan datangnya bulan puasa. Karena itu hal ini dapat diasumsikan dalam batas kewajaran, sekalipun inflasi yang terjadi pada Maret yang lalu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam analisis taktisnya penyebab utama inflasi Maret 2024, didominasi komoditas pangan bergejolak. Seperti halnya telur ayam ras, daging ayam, cabai rawit, dan bawang putih. Lonjakan permintaan selama Ramadan inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong utama mengapa barang-barang komoditas mengalami kenaikan signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Dorongan Belanja

Walaupun konsumsi masih mempengaruhi ruang kestabilan domestik ekonomi Indonesia, tetapi terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun ini pada dasarnya tak setinggi pada momentum lebaran yang terjadi pada 2023. Namun momentum Ramadhan secara konstan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena pengaruh inflasi yang cukup tinggi.

Namun demikian dampak inflasi yang besar ini pula yang seringkali membuat masyarakat ragu mengeluarkan banyak uang karena harga bahan kebutuhan pokok seperti beras yang mengalami lonjakan kenaikan.

Sebagai konsekuensi logis lebih memilih membelanjakan uang setelah mendapat uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang membuat masyarakat lamban melakukan belanja konsumsi. Realitas ini pun memunculkan perlambatan aktivitas ekonomi dalam skala besar. Terjadinya inflasi tinggi kemungkinan besar akan mengurangi konsumsi swasta.

Tingginya utang rumah tangga di beberapa negara kawasan juga dinilai memperburuk dampak dari suku bunga tinggi, meningkatkan beban keuangan, dan membebani konsumsi.Pertumbuhan investasi swasta pun berpotensi tertekan oleh suku bunga yang tinggi dan ketidakpastian dari hambatan eksternal.

Kontribusi dari ekspor diperkirakan menurun karena moderasi pertumbuhan global yang dapat mengakibatkan perlambatan permintaan eksternal.

Pada kontekstual inilah pemerintah harus jeli membangun proyeksi menghadapi tantangan yang sulit ditengah dilemma dalam menghidupkan kembali pertumbuhan jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Sementara itu, kebijakan moneter yang terjadi di China diperkirakan akan semakin maju, tetapi tidak sekuat pada 2023. Kebijakan fiskal juga diperkirakan akan ekspansif, tetapi pada tingkat yang lebih rendah pada 2024 dibandingkan sdengan periode 2023.

Kuatnya keinginan dalam menciptakan pertumbuhan konsolidasi fiskal akan berlanjut dengan penataan kebijakan moneter secara terstruktur. Langkah ini dapat dilakukan dalam tiga pendekatan. Pertama, pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan investasi berbasis ekosistem unggul. Pada proporsi ini pemerintah harus secepat mungkin melakukan kebijakan baru investasi pada dimensi-dimensi produktif yang memang sangat dibutuhkan pasar global saat ini. Termasuk dalam pembenahan tata kelola keuangan seperti menyangkut reformasi pajak, perizinan yang mudah dan peningkatan infrastruktur yang mendukung investasi secara makro.

Kedua, pemerintah harus mempercepat optimalisasi pengembangan ekonomi digital sebagai dorongan prioritas akselerasi ekosistem ekonomi modern yang lebih praktis, efisien dan produktif. Dalam kompetensi ekonomi digital, pengembangan ini akan melahirkan sumber daya manusia berkualitas yang penuh ide kreatif untuk pengembangan daya saing kreativitas ekonomi Indonesia di kancah internasional. Dengan dua pendekatan rasional ini, boleh jadi Indonesia akan menciptakan konstruksi ekonomi sinergis yang dapat meredam setiap gejolak inflasi global.

Ketiga, pemerintah harus sigap dengan pola sistem kerja berbasis transparansi dan akuntabel. Diantaranya dengan menciptakan sistem online dengan perangkat berbasis teknologi sepertinya aplikasi sentral yang mampu mengkordinasikan seluruh rangkaian kerja-kerja ekonomi dengan pola proyeksi dan target yang wajib dipakai. Sistem ini tentu memberi dampak rasional bagi perubahan iklim pertumbuhan ekonomi Indonesia karena melalui cara ini mereka yang ingin aktif dan fokus dalam berkegiatan tidak lagi memiliki beban administrasi besar untuk setiap operasional pelaksanaannya. Idealnya masa transisi ekonomi pasca pemilu memberikan spirit baru untuk dapat membuka seluas mungkin ruang proyeksi kebutuhan finansial publik secara utuh. Semoga saja. (fud)

Editor : Arief M
Opini