MENTERI Perdagangan, Zulkifli Hasan patut dikritik. Senin (26/2/2024) pagi, ia meninjau sejumlah stok komoditas pangan jelang Ramadan di Pasar Klender, Jakarta Timur. Ia memborong beras dan daging ayam.
Oleh: ZULQARNAIN
Reporter Radar Banjarmasin
Awalnya, Zulhas sapaannya, berinteraksi dengan pedagang ayam di pasar. Ia pun membeli 20 kilogram daging ayam di pasar dan membagikannya kepada masyarakat yang melintas, masing-masing satu kilogram.
Setelah itu, dia membeli puluhan karung beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan juga membagikannya kepada masyarakat.
Aksi Zulhas membantu secara pribadi, tapi tidak menyelesaikan masalah kenaikan harga sebagai pejabat negara. Pejabat kita bahkan dinilai tampil seperti pahlawan kesiangan.
Memang, bantuan bak dermawan bagi pejabat negara mudah dipolitisasi untuk mengewetkan kekuasaan. Bagi pejabat, tentu ini murah dan menggoda. Apalagi sumber uangnya dari pajak rakyat.
Survei Indikator Politik Indonesia menyebut, mayoritas publik puas terhadap pemerintah karena bansos. Jumlahnya mencapai 39 persen.
Di sisi lain, beberapa responden pun tidak puas dengan kinerja pemerintah. Alasannya, kenaikan harga kebutuhan pokok 27,7 persen dan bantuan tidak merata mencapai 16,5 persen.
Kata kuncinya adalah bansos dan kenaikan harga. Bagi kelompok rentan, sekecil apapun bentuknya, bantuan menjadi sangat berharga.
Harapan dan keputusasaan bagi mereka jaraknya sangat tipis. Sialnya, kondisi psikologis ini disadari oleh elite.
Hari-hari ini, kita membaca berita kenaikan harga beras. Di Bandung, seorang ibu berusia 48 tahun pingsan karena kelelahan akibat mengantre beras selama dua setengah jam pada Senin (19/2).
Ribuan ibu-ibu di Bojonegoro berdesakan demi membeli beras murah pada Senin (26/2). Kekacauan terjadi karena tidak ada kupon antrean. Beberapa lansia dilaporkan ambruk dan pingsan karena kelelahan setelah berjam-jam antre.
Sejumlah pedagang pasar dan pengamat pertanian menyebut, kenaikan harga beras medium dan beras premium selama empat bulan terakhir adalah yang tertinggi dalam sejarah.
Tren lonjakan harga ini karena dua faktor: teknis dan politis. Faktor teknis, kekeringan akibat El Nino 2023 dan pupuk mahal/langka membuat musim tanam mundur dan produktivitas pertanian turun.
Sementara faktor politis, bansos yang dirapel awal Februari 2024. Cadangan beras dikuras 1,32 juta ton dari gudang Bulog. Harga beras pun melesat naik.
Jika bansos dibagikan sesuai rencana tahun lalu, yaitu tiap bulan atau maksimal tiga bulan, kelangkaan dan kenaikan harga beras seharusnya bisa dihindari.
Dua faktor itu adalah analisis Alfian Helmi, dosen Fakultas Ekologi Manusia, IPB University di harian Kompas.
Kenaikan harga kebutuhan pokok adalah masalah struktural. Artinya, pengambilan kebijakan harus melalui langkah-langkah strategis yang berkelanjutan.
Adapun bantuan pemerintah sifatnya sementara. Diberikan kepada kelompok rentan. Itu pun bila tepat sasaran.
Sejak era Jokowi, pejabat kita terjebak dalam tren, menyelesaikan masalah struktural dengan aksi-aksi individu. Padahal ia punya instrumen kebijakan, personel, dan anggaran untuk merancang solusinya.
Jika ada yang mengkritik, siap-siap "digebuk" buzzer dengan logika akrobatik lompat-lompat. Menuding pengkritik tidak pro rakyat.
Atau kritik diabaikan dengan mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang tidak relevan.
Cacat logika ini disebut whataboutisme. Daya kritis seperti sengaja dibuat tumpul.
Tapi, saya berhusnuzan, pemerintah sedang bekerja. Seperti memperbaiki rantai distribusi beras. Atau mungkin mencari mafia penimbun beras.
Pemerintah juga pasti sadar bahwa perannya ada di level kebijakan. Sebab, negara tidak dijalankan seperti kerja badan amal.
Karena jika tidak, kita hanya menjadi objek pertunjukan gimik oleh elite. Itu artinya, nalar kritis publik sedang diinjak-injak.
Editor : Arief