BUNG masih percaya lembaga survei? Sayangnya, iya.
Sebab survei dibangun di atas metodologi kuantitatif yang teruji. Ini ilmiah, saintifik lho.
Hanya karena surveyornya nakal, tak lantas metodologinya runtuh.
Ditulis oleh: Syarafuddin
Redaktur di Radar Banjarmasin
Namun, jelang Pilpres 2024, kesangsian itu menguat. Survei kerap diplesetkan menjadi "surepay". Artinya pasti bayar.
Persoalannya, mereka memakai standar ganda. Menolak survei ketika jagoannya memperoleh 20 persen suara responden. Lantas berbalik menerima saat junjungannya meraih 35 persen.
Dan lucunya, mengaku antisurvei, tapi percaya sama quick count.
Jadi bagaimana sepatutnya menyikapi survei? Terapkan tiga langkah ini.
Pertama, lihat siapa yang merilis. Saya cukup percaya dengan Indikator, CSIS, Litbang Kompas, dan Polmark. Mereka pemain lama.
Sebaliknya, berhati-hati saat membaca nama lembaga yang kurang familiar. Di luar sana, ada banyak lembaga survei dadakan. Tumbuh menjamur mendekati pemilu.
Betul, ongkos survei itu mahal dan lembaganya dibayar. Tapi lembaga yang kredibel memahami ini bisnis kepercayaan.
Reputasi yang dibangun bertahun-tahun diuji oleh godaan-godaan menggiurkan. Namun mereka menyadari, pertaruhannya terlalu besar.
Langkah kedua, cek apakah lembaga survei itu anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) atau bukan.
Persepi adalah "wasit" yang bisa memanggil, menyidang, bahkan mendepak anggota yang terbukti nakal.
Pastikan juga, sudah terdaftar atau belum di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Saya tidak naif. Kita tahu, ada yang menjadi komentator sekaligus pemain. Menjadi surveyor, pada saat bersamaan menjadi konsultan politik.
Dan alangkah baiknya, lembaga survei mau bersikap terbuka. Setiap kali merilis survei, nama klien atau pemesannya juga diumumkan.
Langkah ketiga, ini paling penting, membaca survei secara kritis.
Survei hanya menyingkap suasana hati publik pada rentang waktu tertentu. Taruhlah disurvei pada 25-31 Januari. Artinya, hasilnya bisa berbeda dengan tanggal 14 Februari nanti.
Amati pula, berapa persen responden yang merahasiakan atau belum menentukan pilihan. Walaupun jumlahnya sedikit, mereka bisa mengubah permainan.
Intinya, survei bisa meleset. Bisa luput. Pernah terjadi pada Pilkada Jakarta tahun 2017.
Dan ada satu perbedaan mendasar di antara survei dan pemilu. Yang pertama, surveyor mendatangi pemilih. Yang kedua, pemilih mendatangi TPS.
Orang bisa golput bukan karena apatis. Karena mager saja. Mumpung hari libur nasional, mending pergi berlibur atau beristirahat di rumah.
Inilah tantangan terbesar capres, parpol, dan timses. Mengantar pemilih hingga memasuki bilik suara pada hari H.
Lalu, bagaimana menjelaskan fenomena hari ini? Anies, Cak Imin, Ganjar, dan Prof Mahfud jungkir balik berkampanye. Ahok bahkan turun gunung. Tapi hasil surveinya begitu-begitu saja.
Kuat dugaan, itu gegara politik bansos. Karena perut yang lapar sulit disuapi gagasan.
Ada juga yang menuduh lembaga survei sedang memengaruhi opini publik. Istilah kerennya bandwagon effect. Artinya, ikut-ikutan memilih karena tren.
Efek itu diteliti Prof Burhanudin Muhtadi. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu menyimpulkan, bandwagon effect nyaris tidak berefek pada pemilih di Indonesia.
Pembaca, jangan suuzan. Saya tidak dibayar lembaga survei untuk menulis ini. Saya cuma agak terganggu ketika teman-teman mendadak badmood setiap kali survei terbaru keluar.
Santai saja. Toh, pemenang pemilu diumumkan oleh KPU. Bukan oleh lembaga survei.
Editor : Arief M