ANTARA 31 Januari sampai 4 Februari 2024, sedikitnya sudah 28 kampus angkat bicara. Menegur Presiden Joko Widodo agar netral dan berhenti merusak demokrasi.
Oleh: Syarafuddin
Redaktur di Radar Banjarmasin
Pesan itu disampaikan universitas top, bukan perguruan tinggi semenjana. Dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Institut Pertanian Bogor, hingga Universitas Lambung Mangkurat.
Ada yang nadanya lantang, ada juga yang agak tertahan. Tetapi semuanya jujur, mengaku cemas melihat Bapak Presiden yang memihak.
Maka tidak sepatutnya RI 1 mengabaikan nasihat mereka. Karena mereka adalah para guru besar. Mereka bukan politisi. Bukan juga aktivis.
Mereka adalah kaum sepuh yang selama ini sibuk mengajar, riset, dan menulis jurnal. Jauh dari massa. Maka bila mereka sampai memutuskan keluar dari "menara gadingnya", artinya keadaan sudah genting.
Sementara itu, publik memandang sivitas akademika terbelah. Kubu guru besar di satu sisi, di sisi seberang kubu rektor.
Sebenarnya tidak demikian. Mesti dipahami, rektor dipilih dan dilantik oleh Menteri Pendidikan atau oleh Menteri Agama.
Mesti dimaklumi, ruang gerak rektor tidak seleluasa guru besar dan dosen. Dan saya yakin, nurani para rektor itu juga terusik.
Ada pula yang menganggap gerakan ini muncul terlambat. Pemilu tinggal hitungan hari. Telat atau tidak, perhatikan esensinya.
Lantas apa motifnya? Jawabannya adalah utang sejarah. Tahun 1997-1998, para guru besar ini mungkin baru dosen muda.
Kala itu mereka memang tidak turun ke jalan. Tapi minimal mengizinkan mahasiswanya absen untuk pergi berdemo. Sebagian lagi mengambil risiko. Menggunakan keilmuannya untuk menulis kritik di kolom surat kabar dan majalah.
Maka ketika reformasi yang dulu diperjuangkan diacak-acak, wajar mereka marah.
Sayangnya, pemerintah malah menanggapinya dengan cara yang paling negatif. Secara normatif, presiden mengatakan inilah kebebasan berpendapat.
Istana bahkan menuduh mereka partisan. Mencurigai orkestrasi untuk kepentingan elektoral. Menyerang muruah guru besar.
Sampai muncul berita tentang profesor yang diintimidasi. Hingga pejabat kampus yang didatangi polisi, diminta meng-counter gerakan guru besar ini.
Aparat rupanya tidak membaca sejarah. Gerakan reformasi berawal dari kampus yang bergejolak. Dari ruang kelas dan masjid kampus yang resah. Jadi perangkat kekuasaan seharusnya lebih berhati-hati.
Terutama Jokowi, yang lupa dirinya adalah produk reformasi. Tanpa demokrasi yang sehat, pengusaha mebel seperti dirinya takkan bisa meniti tangga kekuasaan.
Jokowi juga tidak memahami. Bahwa yang menjaga demokrasi justru bukan undang-undang dan peraturan tertulis. Hanya karena UU membolehkan presiden dan menterinya berkampanye, bukan berarti lantas dilakukan.
Demokrasi justru dijaga oleh peraturan-peraturan tidak tertulis. Para guru besar ini menyebutnya etika.
Dan jangan lupa, sebelum gerakan guru besar ini muncul, tercetus Gerakan Nurani Bangsa yang digawangi Sinta Nuriyah (istri almarhum Gus Dur) dan Prof Quraish Shihab.
Jika suara seorang penulis Tafsir Al-Mishbah saja tak didengar, saya tak habis pikir, siapa lagi yang bisa menegur Presiden.
Dalam bahasa Indonesia ada kata bebal. Orang Banjar mengartikannya mecal. (fud)
Editor : Arief M