SEKTOR usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Porsi UMKM dalam perekonomian sangatlah besar dan signifikan.
Oleh: SITI MAEZAROH
Pelaksana Seksi Bank KPPN Banjarmasin
Dibuktikan dengan sumbangsih yang tinggi terhadap PDB Nasional sebesar 60,51 persen atau Rp9.580 triliun.
Tidak hanya itu, sebagai critical engine perekonomian, UMKM juga memberikan konstribusi tinggi terhadap daya serap tenaga kerja yakni sebesar 96,92 persen atau sebanyak 120,59 juta orang.
Dalam menjalankan perannya sebagai critical engine, UMKM belum sepenuhnya nirkendala. Salah satu kendala yang menjadi fokus utama pemerintah yaitu akses pembiayaan. Akses terbatas terhadap kredit bank merupakan masalah struktural di Asia, termasuk Indonesia (ADB, 2018).
Sebanyak 60,14 persen UMK mengalami kesulitas likuiditas dan permodalan (BPS, 2017).
Pelaku usaha mikro sebagai lapisan terbawah mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan ke bank. Hal ini disebabkan, terdapatnya kriteria tertentu untuk dapat mengakses pembiayaan melalui bank. Selain itu, tidak adanya agunan/jaminan untuk memenuhi persyaratan pembiayaan (khususnya dari perbankan) menjadi salah satu penyebab utama tidak mendapatkan akses kredit pembiayaan.
Di samping itu, asimetri informasi juga turut menjadi salah satu faktor yang membatasi akses terhadap pembiayaan. Jeratan pinjol dan rentenir menjadi jalan pintas bagi para pelaku usaha mikro yang ingin menambah modal. Namun, bunga yang tinggi justru semakin mencekik para pelaku usaha mikro.
Berbagai kebijakan pun dibuat guna menstimulus pemberdayaan UMKM khususnya bagi para pelaku usaha ultra mikro. Salah satunya dengan kebijakan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan.
Pembiayaan UMi hadir guna menjembatani para pelaku usaha ultra mikro yang belum tersentuh perbankan (tidak bankable) dengan plafon maksimal sebesar 20 juta. Adapun syarat untuk dapat memperoleh pembiayaan UMi sangatlah mudah yaitu WNI (dibuktikan dengan KTP) dan tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat dalam SIKP.
Sumber dana pembiayaan UMi sepenuhnya berasal dari APBN kemudian disalurkan oleh BLU PIP melalui lembaga keuangan bukan bank yang telah ditetapkan sebagai penyalur. Dalam mengawal pemberdayaan UMKM, KPPN Banjarmasin bertanggung jawab atas 4 wilayah kerja yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.
Pembiayaan UMi Lingkup wilayah kerja KPPN Banjarmasin disalurkan melalui PT Pegadaian, PT PNM, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, KSPS BMT UGT Sidogiri, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI), KSPPS Nur Insani, dan Koperasi Mitra Dhuafa. Tidak hanya diberikan dukungan finansial, pelaku usaha ultra mikro juga akan diberikan pendampingan oleh para penyalur.
Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan oleh penyalur berupa pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan lainnya. Dengan adanya pendampingan, diharapkan para pelaku usaha memiliki bekal kemampuan yang cukup untuk dapat "naik kelas".
Sejak diluncurkan tahun 2017, jumlah penerima pembiayaan UMi terus menyemai tren positif yang bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara nasional tahun 2023, Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-22 dari 34 provinsi se-indonesia dengan nilai penyaluran sebesar Rp59,46 miliar dan telah menjangkau 14.482 debitur.
Sektor usaha kredit UMKM yang mendominasi di wilayah Kalimantan Selatan yakni sektor perdagangan sebesar 93,51 persen diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 5,84 persen serta sisanya sektor lainnya (jasa pendidikan, jasa kemasyarakatan, perikanan, serta penyediaan akomodasi makan dan minum).
Khusus wilayah kerja KPPN Banjarmasin, realisasi penyaluran pembiayaan UMi tahun 2023 telah mencapai Rp26,5 miliar dengan 6344 debitur yang telah tersebar di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Kota Banjarmasin menjadi wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi mencapai Rp13,8 miliar yang telah disalurkan kepada 3279 debitur.
Peringkat kedua yakni Kabupaten Banjar dengan realisasi penyaluran pembiayaan mencapai Rp6,2 miliar menjangkau 1482 debitur. Secara berurutan, peringkat disusul oleh Kota Banjarbaru dengan realisasi Rp5,3 miliar dengan 1270 debitur dan Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp1,08 miliar dengan 313 debitur. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi penyaluran pembiayaan UMi lingkup wilayah kerja KPPN Banjarmasin mengalami kontraksi positif sebesar 10,28 persen dengan nilai penyaluran mencapai Rp23,7 miliar serta menjangkau 5917 debitur pada tahun 2022.
Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Banjarmasin turut berperan serta dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Kalimantan Selatan. Fokus utama program ini tersorot pada dampak peningkatan perekonomian para pelaku usaha mikro selaku penerima manfaat pembiayaan UMi dengan melakukan Survei Endline pada akhir periode pembiayaan. Pemberian scoring akan merepresentasikan kenaikan finansial dari pihak debitur.
Selain melakukan survei endline, KPPN Banjarmasin juga mengadakan survei baseline pada awal digelontorkannya pembiayaan UMi. Tidak hanya itu, monitoring dan evaluasi triwulanan secara rutin dilakukan untuk menjamin ketepatan data penyaluran. Koordinasi aktif dengan para penyalur menjadi kunci penting dalam mendorong suksesnya program ini. KPPN Banjarmasin juga senantiasa berkoordinasi aktif guna memastikan bahwa kegiatan pendampingan oleh penyalur berjalan lancar tanpa kendala. Disediakan pula Pojok UMKM sebagai bentuk support dan komitmen KPPN Banjarmasin dalam pemberdayaan UMKM. Berbagai strategi yang dilakukan KPPN Banjarmasin diharapkan mampu menjadi tuas pengungkit keberhasilan program pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan.
Ke depan diharapkan Sektor UMKM semakin kuat dalam menjawab tantangan global. KPPN akan mendukung UMKM agar lebih berdaya. Perluasan jangkauan pembiayaan, pembekalan pendampingan, literasi keuangan digital, dan diversifikasi sektor pembiayaan diharapkan akan mampu menjawab tantangan global ke depan. UMKM kuat, laju ekonomi pesat!
Editor : Arief