Moderasi Beragama, Solusi Menuju Pemilu Damai

M. Syarifuddin • Dipublikasikan Rabu, 24 Januari 2024 | 10:06 WIB
MUHAMMAD ANSORI
MUHAMMAD ANSORI

INDONESIA merupakan negara yang multikultural. Hal ini dapat dilihat dari keberagaman suku, budaya, etnis maupun agama yang ada di Indonesia. Keberagaman ini merupakan rahmat Tuhan sebagai modal pembangunan bangsa, apabila bisa dikelola dengan baik. Namun juga bisa menjadi salah satu sebab konflik yang menunjukkan jalan kehancuran. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin ditolak atau diperdebatkan.

      Oleh MUHAMMAD ANSORI
      Penghulu KUA Kusan Hulu, Tanah Bumbu

Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Perbedaan merupakan sunnatullah yang harus disyukuri. Manusia berdasarkan perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi komunitas yang kemudian membentuk suatu identitas.

Agama merupakan identitas yang sangat efektif untuk mendulang suara dalam pemilu. Sebagai pemilih mayoritas di Indonesia, umat Islam merupakan salah satu kunci pemenangan dalam kontestasi politik. Para elit politik berlomba-lomba untuk memperebutkan suara mayoritas umat Islam. Bagi masyarakat Indonesia, agama memiliki peran yang sangat penting. Meskipun Indonesia bukan negara berdasarkan agama, negara ini menganggap penting religiusitas, seperti yang tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, peran agama selalu hadir dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik.

Diskursus mengenai hubungan antara agama dan politik seringkali menimbulkan kontroversi. Pandangan masyarakat terkait hubungan agama dan politik juga berbeda bahkan bertolak belakang. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dunia, maka dari itu agama juga berhubungan dengan masalah sosial budaya maupun politik. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa agama dan persoalan dunia tidak ada hubungannya sama sekali.

Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai hubungan agama dan politik, isu yang terkait dengan penggunaan agama sebagai alat politik praktis menjadi perhatian serius bagi bangsa ini. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 merupakan contoh bagaimana agama menjadi salah satu isu yang sangat sensitif. Isu agama ini muncul ketika salah satu calon petahana mengucapkan kalimat yang dianggap menistakan agama Islam.

Secara tidak langsung efek Pilkada 2017 masih terasa pada Pilpres 2019. Polarisasi meruncing hingga muncul istilah "cebong dan kampret". Selain itu wujud representasi Islam juga terlihat dengan adanya ijtimak ulama yang mendukung salah satu calon pasangan. Walaupun tidak sebesar Pilkada 2017, namun isu agama dalam Pilpres 2019 juga cukup terasa.

Tahun 2024, bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Rakyat akan memilih pemimpin negara dan perwakilan legislatif baik dari tataran daerah, provinsi maupun pusat. Adanya polarisasi karena perbedaan pilihan mungkin terjadi kembali. Pengalaman Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 mengisyaratkan agama merupakan komoditas yang efektif untuk mencari dukungan dalam penyelenggaraan pemilu.

Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan masyarakat moderat. Program ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut, sudah disebutkan bahwa "moderasi beragama adalah salah satu komponen penting yang diperlukan untuk memajukan pembangunan nasional. Pemerintah bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan memperkuat moderasi beragama". Amandemen RPJMN ini kemudian ditegaskan oleh Kementerian Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Dalam rencana strategis ini, moderasi beragama menjadi salah satu program utama yang dikedepankan.

Moderasi merupakan pendekatan yang tidak berlebihan serta menilai segala sesuatu secara objektif. Dalam pandangannya bersikap wajar serta bersedia mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Moderasi juga dapat diartikan sebagai jalan tengah, bersikap adil terhadap semua pihak serta menjadi sesuatu yang terbaik.

Berdasarkan pengertian moderasi di atas dapat kita simpulkan bahwa moderasi beragama merupakan cara beragama "jalan tengah". Moderasi beragama juga berarti cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan menghindari sikap ekstremisme dalam beragama.

Konsep moderasi dijelaskan secara gamblang dalam buku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Konsep jalan tengah dalam moderasi beragama menggambarkan pemahaman bahwa individu tidak terperangkap dalam ekstremisme di sisi kanan atau di sisi kiri spektrum agama.

Di satu sisi terdapat individu yang dalam penganutannya dalam agama, menunjukkan sikap ekstrem dengan keyakinan bahwa satu tafsir teks agama adalah satu-satunya yang benar, dan seringkali menganggap penafsir lain sebagai sesat. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok "ultrakonservatif". Di sisi lain, ada juga umat beragama yang dalam pemahaman agama mereka, menekankan akal sebagai prioritas utama, bahkan jika ini berarti mengesampingkan aspek-aspek spiritual agama mereka atau mengorbankan prinsip-prinsip ajaran agama demi mencapai tingkat toleransi yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok "ekstrem liberal". Moderasi beragama mempunyai semangat mencari titk temu antara dua kutub tersebut.

Sikap moderat dalam beragama dapat diukur dengan empat hal. Pertama, memiliki komitmen kebangsaan. Kesadaran akan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara adalah sesuatu yang pokok. Menjadi warga negara yang baik merupakan wujud pengamalan ajaran agama. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus diterima tanpa dibenturkan dengan ajaran agamanya. Komitmen kebangsaan menjadi tolak ukur pandangan sikap dan praktik beragama seseorang terhada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Kedua, memberikan hak dan ruang kepada oarang lain untuk meyakini dan menjalankan ajaran agamanya meskipun berbeda dengan apa yang diyakininya. Sikap toleran ini disertai penghormatan atas orang lain, menerima perbedaan serta selalu berfikir positif. Toleransi bukan berarti mencampuradukan agama yang diyakininya, namun cukup dengan mengamalkan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh tanpa menganggu hak dan pengamalan ajaran agama lain.
Ketiga, anti kekerasan. Kecenderungan terhadap satu kutub secara berlebihan akan menimbulkan sikap fanatisme. Terkadang sikap ini menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan perubahan yang dikehendakinya. Sikap moderat akan menolak pandangan yang mengarah pada perusakan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Keempat, adaptif terhadap budaya lokal. Budaya merupakan sebuah unsur yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Penerimaan dan penghormatan terhadap budaya lokal uang tidak bertentangan terhadap ajaran agama merupakan siri sikap moderat dalam beragama.
Sebagai sebuah cara pandang dalam beragama, konsep moderasi memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai inilah yang mendasari pemikiran, sikap dan perilaku seeorang menjadi moderat. Diantara nilai tersebut adalah, tengah-tengah (tawassuth), tegak lurus dan bersikap proporsional (i'tidal), musyawarah, perbaikan, kepeloporan, cinta tanah air, antikekerasan, ramah budaya

Moderasi Berpolitik

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan tindakan jalan tengah dalam menghadapi perbedaan agama sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis dalam keberagamannya. Selain perbedaan agama, suku, bahasa dan budaya, dalam pemilu nantinya kita akan mengalami perbedaan pilihan politik. Sikap moderat sangat diperlukan dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Sehingga, diperlukan implementasi nilai moderasi beragama dalam ranah politik untuk membentuk sebuah konsep yang oleh penulis disebut dengan "moderasi berpolitik".

"Moderasi berpolitik" berarti cara pandang, sikap dan perilaku mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak fanatik buta dalam pilihannya. Berkaca dari konsep moderasi beragama, prinsip dasar moderasi politik juga harus adil dan berimbang. Sikap adil akan menjadikan pemilih lebih objektif dalam menentukan pilihanya serta seimbang dalam menilai sesuatu dengan kecenderungan memihak kepada kebenaran tanpa memaksakan kehendak pilihannya kepada orang lain.

Pemilu haruslah dipahami sebagai ajang kompetisi sesama anak bangsa untuk menentukan pemimpinnya, bukan medan peperangan yang hanya berorientasi pada menang dan kalah sehingga harus mempertaruhkan hidup mati tanpa melihat sisi kemanusiaan dan rasa persaudaraan sebangsa dan negara. Rakyat akan memilih yang terbaik di antara yang baik cari calon pasangan, bukanlah memilih yang buruk di antara yang paling buruk.

Penerapan nilai-nilai moderasi dipandang penting untuk mendukung pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan aman dan damai. Dari sembilan nilai moderasi beragama, setidaknya ada tiga nilai yang bisa mendasari sikap moderasi berpolitik, yaitu sikap tengah-tengah, sikap tegak lurus atau proporsional dan toleransi.

Dalam beragama ada dua kutub ekstrim yang biasa disebut ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrem kanan melahirkan radikalisme dan terorisme sedangkan ekstrim kiri condong kepada liberalisme. Meminjam istilah ektrim dalam moderasi beragama, dua sikap ekstrim juga ditemukan dalam hal berpolitik. Ekstrem kanan politik merupakan sikap berlebih-lebihan dalam menentukan pilihan politiknya. Sikap ini akan menumbuhkan kefanatisan berlebih dan menganggap semua yang di luar pilihannya adalah musuh. Ekstriem kiri berpolitik merupakan sikap abai terkait kepentingan nasional. Politik dianggap sebagai sesuau yang kotor dan pemilu hanya merupakan ajang perebutan kekuasaan. Sikap ini akan menimbulkan rasa apatis terhadap pemilu dan memilih untuk menjadi "golongan putih" yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Sikap moderat dalam berpolitik berarti mengambil posisi jalan tengah diantara kedua sisi. Orang yang moderat akan turut aktif berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Di sisi lain ia juga tidak berlebih-lebihan dalam mendukung pilihan politiknya hingga tidak terjebak pada sikap fanatik buta. Sikap inilah yang merupakan reprentasi nilai tengah-tengah dalam moderasi.

Masing-masing calon yang berkompetisi dalam pemilihan umum pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kesemuanya memiliki visi, misi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Masyarakat harus melihat semua kelebihan dan kekurangan secara objektif. Sikap adil dan proporsional menjadi hal yang penting dalam menanggulangi kampanye hitam.

Informasi di era digital dapat diakses dengan mudah oleh siapapun. Media untuk mendapatkan informasi tidak terbatas hanya pada koran, radio dan televisi. Media sosial merupakan salah satu sumber informasi yang sangat cepat dan paling mudah didapat oleh masyarakat.

Surah Al Maidah ayat 8 menjelaskan larangan berbuat tidak adil yang didasari sikap kebencian kepada suatu kaum. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu kemungkinan orang berbuat tidak adil dikarenakan sifat benci terhahap sesuatu. Terkadang informasi buruk yang mengenai seseorang yang tidak disukai akan lebih mudah diterima sebagai kebenaran bahkan tanpa melihat sumber dan validitasnya. Pentingnya nilai adil dan proporsional sangat diperlukan agar lebih objektif dalam pikiran,ucapan serta tindakan.

Toleransi merupakan kunci bagi kehidupan masyarakat yang harmonis. Kesadaran akan adanya perbedaan serta menghormati perbedaan itu sendiri perlu ditanamkan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Berbeda bukan berarti musuh. Bersatu dalam perbedaan tanpa memaksakan kehendak akan menjadi modal besar dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pilihan politik dalam pemilu merupakan hal yang pasti. Setiap orang akan menentukan preferensi dan pilihan politiknya berdasarkan alasannya masing-masing. Pemaksaan terhadap orang lain dalam menentukan pilihannya merupakan sebuah kesalahan dan melanggar hak asasi manusia.
Sikap toleran berarti menyadari bahwa setiap orang berhak menentukan pilihan politiknya tanpa paksaan. Menghormati perbedaan pilihan politik serta tidak mengganggu orang lain dalam mengekspresikan pilihan politiknya. Tetap menjaga rasa persaudaraan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Intoleransi akan membuat masarakat terpecah dan menimbulkan kerusuhan.

Pemaksaan pilihan politik terhadap orang lain dan menganggap semua yang berbeda pilihan sebagai musuh. Pentingnya toleransi dalam berpolitik sebagai upaya untuk menjaga situasi dan kondisi aman dan damai.

Kita boleh menganggap susu adalah minuman yang paling nikmat tanpa harus menghina teh dan kopi. Kita bisa duduk bersama, berdiskusi, bersenda gurau dalam satu meja dengan minuman yang disukainya tanpa harus mencampurkan minuman tersebut. Kita boleh menganggap pilihan politik kita sebagai pilihan terbaik, namun bukan berarti kita boleh menghina pilihan politik orang lain.

Editor : Arief M
Opini agama Pemilu