Menyoroti APBD Tanah Laut 2024: Antara Risiko dan Optimisme

M. Syarifuddin • Dipublikasikan Rabu, 3 Januari 2024 | 13:49 WIB
SUKAMTA
SUKAMTA

APBD adalah suatu bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemda yang dinyatakan dalam bentuk uang, untuk mencapai tujuan yang direncanakan satu tahun anggaran (R.A Chalid). Definisi tersebut cukup jelas bahwa APBD merupakan (1) rencana kerja keuangan daerah; (2) dilakukan secara komprehensif menyangkut penerimaan dan pengeluaran; (3) dinyatakan dalam bentuk uang; (4) mencapai tujuan dalam satu tahun anggaran.

      Oleh SUKAMTA
      Bupati Tanah Laut periode 2018-2023

Oleh karena itu, APBD harus disusun dengan cermat, tepat dan akurat sehingga pencapaian tujuan benar-benar efektif, efisien dan menghadirkan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Ada hal yang menarik untuk dianalisa dari penetapan APBD Tanah Laut tahun 2024 yang penulis anggap sungguh spektakuler. Saya anggap spektakuler karena inilah APBD Tanah Laut terbesar yang ditetapkan sepanjang sejarah perjalanan Bumi Tuntung Pandang yakni sebesar Rp2.781.439.035.762.

Dengan anggaran sebesar itu tentunya akan membangun optimisme bahwa tahun 2024 kemampuan membangun akan lebih besar, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, dan tentunya kualitas pelayanan publik akan lebih baik. Muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sungguhpun demikian ada hal yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari seluruh pejabat pemkab. Mengapa demikian?

Aspek Pendapatan

Target pendapatan daerah sebesar Rp2,106 triliun bukan pekerjaan mudah untuk mencapainya. Mari kita lihat tren pendapatan daerah dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Tahun 2019 sebesar Rp1,497 triliun, 2020 sebesar Rp1,514 triliun, 2021 sebesar Rp1,4 triliun, 2022 sebesar Rp1,750 triliun, dan dalam APBD Perubahan 2023 sebesar Rp1,739 triliun. Artinya ada tantangan besar utk bisa mencapai target Rp2,106 triliun.

Mengejar peningkatan pendapatan sebesar 300-an miliar rupiah bukan pekerjaan mudah. Apalagi sumber pendapatan yang diharapkan adalah dari pendapatan transfer. Mengingat kondisi APBN 2024, tampaknya tidak ada sesuatu yang memaksa transfer besar-besaran. Coba lihat tren dana transfer ke daerah dari tahun 2021. Pada 2021 sebesar Rp795,48 triliun, tahun 2022 sebesar Rp769,41 triliun, tahun 2023 sebesar Rp814,72 triliun dan APBN 2024 direncanakan sebesar 857,59 triliun.

Belum lagi jika kita lihat alokasi dana transfer tersebut, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana otonomi khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, dan Insentif Fiskal (atas kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan).

Dari tujuh Item dana transfer tersebut yang boleh dikata alokasinya ada kepastian adalah alokasi untuk DAU dan Dana Desa. Sementara alokasi DBH akan sangat tergantung dari harga komoditas pertambangan dan kehutanan, mengingat kedua komoditas itulah yang memberikan kontribusi terbesar dari transfer DBH.

Tahun 2022/2023 DBH Tanah Laut cukup besar karena harga batu bara dunia sangat tinggi mencapai US$400/ton, sementara sejak Januari 2023 terus mengalami penurunan. Merujuk pada Refinitiv, harga batubara ICE Newcastle kontrak November ditutup posisi US$143/ton. Data kontan.co.id, prediksi tahun depan harga batubara berkisar US$ 125/ton. Sementara data terakhir penulis kutip pada Jumat (22/12) kontrak Januari di ICE Futures turun 0,28 % di harga US$ 141,25/ton.

Artinya Pemkab Tanah Laut harus benar-benar ekstra waspada dalam mengendalikan pendapatan dari dana transfer DBH, mengingat DBH Tanah Laut bersandar pada hasil pertambangan batu bara. Memang masih ada dana transfer lainnya, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), Namun DAK 2024 sudah teralokasi sekitar Rp232 miliar, itupun sebagian besar untuk kegiatan non fisik, sementara kegiatan fisik hanya sekitar Rp57 miliar.

Sementara dana insentif fiskal akan sangat tergantung dari kinerja pemda, baik kinerja tahun lalu maupun kinerja berjalan. Dana insentif daerah juga tidak bisa diandalkan, karena alokasinya pun tidak besar. Kesimpulan sementara penulis, dengan target Rp1.892 triliun dari dana transfer, ada risiko yang cukup besar untuk mencapainya.

Kemudian dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum ada peningkatan pendapatan yang signifikan. Karena masih berkutat pada sumber-sumber pendapatan yang ada. Bahkan di tahun 2024 ada beberapa penerimaan daerah yang dihapuskan, seperti uji kendaraan bermotor (kir).
Memang ada cara, jika ingin mendapatkan kenaikan PAD yang signifikan dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat adalah melalui investasi daerah, baik investasi permanen maupun non permanen, maksimalisasi kinerja BUMD, dan maksimalisasi pemanfaatan aset daerah. Untuk peningkatan pajak dan retribusi, di samping intensifikasi, ekstensifikasi, penyesuaian tarif bisa dilakukan, meski perlu sebuah kebijakan strategis.

Namun untuk tahun anggaran 2024, tampaknya langkah-langkah itu belum ditempuh secara maksimal, sehingga sektor PAD belum akan mengalami kenaikan yang signifikan untuk menutup jika dana transfer tidak tercapai 100 persen.

Aspek Belanja

Mencermati Belanja APBD 2024, betul-betul spektakuler dengan anggaran sebesar Rp2.781.439.035.762. Jika dibandingkan antara belanja dengan pendapatan, maka muncul defisit sebesar Rp674.867.959.624. Memang defisit tersebut kemudian ditutup dari silpa anggaran tahun sebelumnya. Artinya sisa anggaran tahun 2023 habis untuk menutup defisit.

Pertanyaannya, bagaimana jika silpa itu tidak mencapai jumlah tersebut? Yang kedua, belanja meningkat drastis, dari RKPD 2024 sebesar Rp2,08 triliun, KUA/PPAS sebesar Rp2,424 triliun, dan APBD mencapai Rp2,781 triliun.

Berarti ada peningkatan sekitar Rp700 miliar atau sekitar 33 % di luar RKPD sebagai hasil proses perencanaan top down maupun bottom up planning. Oke, ada tambahan pokir DPRD, program yang turun dari pemerintah yang lebih atas, tetapi tambahan kegiatan sebesar 33 persen menunjukkan betapa buruknya perencanaan kita.

Oleh karena itu, pengendalian belanja, benar-benar harus menjadi ekstra perhatian. Artinya perlu ada komitmen yang kuat dari top manajemen Pemkab Tanah Laut untuk melakukan pengendalian belanja dengan terus mencermati perkembangan pendapatan.

Ketika pendapatan tidak menunjukkan tren positif, sewajarnya top manajemen Pemkab Tanah Laut berani merasionalisasi kegiatan dengan menunda kegiatan-kegiatan yang kurang penting bahkan sebenarnya tidak urgen.

Jika belanja ini tidak dimanajemen dengan baik dan tanpa memperhatikan tren pendapatan, maka dapat dipastikan akan terjadi gagal bayar. Dan itu adalah sebuah bencana manajemen pemerintahan.

Hal ini tidak boleh terjadi, mengingat selama ini Tanah Laut selalu terjaga kesinambungan pembangunan dengan APBD yang sehat. Jika sampai terjadi gagal bayar, maka beban APBD 2025 menjadi sangat berat, padahal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tanah Laut sudah memproklamirkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalsel yang barang tentu memerlukan ketersediaan anggaran yang cukup. Di sisi lain, bupati terpilih tentu ingin segera memenuhi janji-janji politiknya, dan itu juga perlu anggaran yang cukup.

Oleh karena itu, APBD 2024 membutuhkan manajerial yang kuat sehingga betul-betul terkendali dan pembangunan menjadi berkesinambungan. Optimisme untuk bisa membangun lebih besar adalah sangat baik. Ambisi untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan alokasi dana sebesar-besarnya juga baik. Tetapi juga harus diingat, perlunya mitigasi risiko. Jangan sampai nafsu besar tenaga kurang, besar pasak daripada tiang.

Antara optimisme dengan mitigasi risiko harus berjalan seimbang. Kapan saat menginjak pedal gas dan kapan harus menginjak rem, harus pada saat yang tepat. Semoga tulisan ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar membangun Tanah Laut secara sinambung.

Editor : Arief M
Opini Tanah Laut