Moderasi Beragama, Problem dan Solusi

Arief • Dipublikasikan Rabu, 22 November 2023 | 07:58 WIB

SYAIFUL BAHRI DJAMARAH
SYAIFUL BAHRI DJAMARAH
KINI pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan program moderasi beragama. Pasalnya, benih-benih intoleransi, radikalisme, dan terorisme dicurigai masih ada dalam kehidupan. Dengan gerakan moderasi beragama diharapkan tercipta kehidupan yang aman dan damai.

         Oleh SYAIFUL BAHRI DJAMARAH
         Dosen PAI dan PPG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
         Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Moderasi beragama adalah suatu pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil jalan tengah dari dua sikap berseberangan dan berlebihan dalam beragama sehingga tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang.

Secara etimologi, "moderasi" terambil dari "moderation" dalam bahasa Inggris yang berarti sikap sedang, tidak berlebih-lebihan, dan tidak memihak. Moderasi semakna dengan "wasathiyyah" dalam bahasa Arab yang berarti adil, utama dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan.

Bentuk lain dari moderasi adalah moderat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti (1) selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang esktrem; (2) berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Konsep Islam tentang Islam wasathiyah sejalan dengan konsep moderasi, yaitu mengedepankan keadilan, keseimbangan dan jalan tengah agar tidak terjebak pada pemahaman dan pengamalan keagamaan ekstrem. Ini sejalan dengan prinsipnya, yaitu tawassuth (tengah), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), i'tidal (adil), dan iqtishad (sederhana).

Beberapa Problem

Ada empat problem moderasi beragama, yakni masalah intoleransi, lemahnya komitmen kebangsaan, masih adanya radikalisme dan kekerasan, dan pertikaian antara ajaran agama dan budaya lokal.

Masalah intoleransi. Intoleransi adalah suatu sikap tertutup untuk memberikan kesempatan pada orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan mengemukakan pendapat yang berbeda.

Contohnya, tidak menerima perbedaan pendapat, tidak menghormati ritualitas agama lain, menimbulkan kegaduhan ketika agama lain sedang mengadakan acara ritual keagamaan, melemparkan kotoran ke tempat ibadah agama lain, tidak saling mengunjungi antar umat beragama, dsb.

Lemahnya komitmen kebangsaan. Ada sejumlah paham yang pernah menggoyahkan ketahanan nasional. Mengendurkan komitmen kebangsaan. Hal ini karena mereka ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem khilafah, imamah, daulah islamiyah, maupun bentuk lainnya yang notabene mengingkari eksistensi NKRI. Benih-benih paham seperti ini mungkin masih ada sekarang tetapi masih bersifat laten. Oleh karena itu, siapa yang menjamin, bahwa potensi itu tidak muncul, menjelma menjadi kekuatan negatif.

Masih adanya radikalisme dan kekerasan. Bibit radikalisme dan benih-benih kekerasan masih ada dalam kehidupan masyarakat. Bila lengah, entah kapan, radikalisme berwujud terorisme akan mengguncangkan Indonesia dengan pengeboman di daerah tertentu. Tidak terduga. Tidak terdeteksi.

Masih segar dalam ingatan. Bom Bali 2002. Imam Samudera dan kawan-kawannya adalah dalangnya. Mereka itu teroris. Melakukan aksinya atas nama agama.

Radikalisme mengatasnamakan agama acap kali terlihat dalam bentuk teror, pengeboman, aksi kekerasan dan berbagai kejahatan berbungkus agama lainnya. Agama menjadi media yang dinilai tepat untuk menjadi alasan munculnya terorisme.

Pertikaian antara ajaran agama dan budaya lokal. Bagi paham tertentu, ajaran agama acap kali masih dibenturkan dengan budaya lokal sehingga–menurut paham tertentu–terkesan tidak akomodatif terhadap budaya lokal. Hal ini karena pertikaian antara keyakinan dan budaya lokal belum menemukan titik temu di wilayah "sintesis kreatif". Fiqih yang sebenarnya memiliki power untuk melerai pertikaian tersebut justru belum memperlihatkan kekuatannya. Ijtihad masih belum menemukan solusi terbaik.

Solusi

Dalam upaya membendung tumbuh suburnya sikap intoleransi, meneguhkan komitmen kebangsaan, menciptakan sikap antiradikalisme dan kekerasan, serta meminimalkan pertikaian antara ajaran agama dan budaya lokal, maka diperlukan solusi yang tepat, yaitu menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai moderasi beragama tersebut adalah mengambil jalan tengah (tawassuth), adil tegak lurus (i'tidal), toleransi (tasamuh), musyawarah (syura), kreatif inovatif (ishlah), menghargai negara-bangsa dan warga negara (muwathanah), teladan (qudwah), antikekerasan (la'urf), ramah terhadap kebudayaan lokal (i'tiraf al-urf).

Penanaman nilai-nilai moderasi beragama tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak baik individu maupun kelompok. Orang tua dalam keluarga, guru di sekolah, masyarakat dalam kehidupan sosial, dan pemerintah dengan kebijakannya.

Orang tua dalam keluarga. Keluarga adalah miniatur masyarakat. Memiliki fungsi strategis dalam kerangka membangun kepribadian anak. Sebelum intervensi lingkungan di luar rumah, anak seharusnya sudah dididik dengan sejumlah nilai moderasi beragama.

Memberikan pemahaman kepada anak bahwa dalam kehidupan sosial selalu saja ada strata sosial. Strata sosial itu melingkupi perbedaan agama, bersuku-suku, bermacam ras, dan berbagai golongan.

Perbedaan agama sebuah keniscayaan dalam kehidupan sosial. Dalam perbedaan itu potensi konflik selalu ada. Oleh karena itu, untuk meredam potensi konflik antara intern umat beragama dan antarumat beragama, nilai-nilai moderasi beragama hendaknya ditanamkan kepada anak sejak dini sebelum disekolahkan ke pendidikan formal.

Guru di sekolah. Di sekolah, guru memegang peranan penting dalam menumbuhkan sikap dan perilaku moderasi beragama. Menanamkan pemahaman agama yang benar pada siswa menjadi keharusan. Menanamkan tidak pilih kasih dalam berteman kepada anak meski berbeda agama atau keyakinan.

Guru tidak dilarang mengatakan kepada anak bahwa agama yang diyakininya adalah agama yang benar. Akan tetapi, tidak dibenarkan mengatakan agama lain tidak baik. Karena semua agama pasti baik. Ini karena ajarannya mengandung sejumlah norma dan nilai-nilai kebaikan. Norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat hendaknya terinternalisasi dalam diri anak.

Selain itu, guru juga perlu mendidik anak dengan pendidikan berbasis multikulturalisme dan pluralisme sehingga mereka mudah menerima semua perbedaan.

Peran masyarakat. Masyarakat memiliki peranan penting dalam membangun moderasi beragama. Misalnya, memperbanyak produk literasi keislaman. Membuat konten kreatif di media sosial seperti website atau internet. Facebook, YouTube, atau Instagram dan X. bisa dimanfaatkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama.

Program pemerintah. Pemerintah dalam hal ini kementerian agama telah sejak lama berusaha melakukan penguatan dan pengembangan moderasi beragama. Berbagai kebijakan dan program telah dikeluarkan.

Dua program sekarang sedang dilaksanakan. Misalnya, program Training of Facilitators (ToF) Moderasi Beragama untuk pengawas madrasah dan program Training of Trainer (ToT) Penguatan Moderasi Beragama.

Bahkan jauh sebelum program tersebut ada, pemerintah telah mengambil kebijakan substantif. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara (1978-1983) telah mengambil kebijakan dengan nama Trilogi Kerukunan, yaitu (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antarumat beragama; dan (3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.

Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti Menteri Agama Tarmizi Taher (1993-1998) dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) sebagai wadah untuk mengkaji pemikiran keagamaan berbasis keharmonisan hubungan intern dan antar-umat beragama.

Akhirnya, moderasi beragama itu mendamaikan. Solusi memberantas intoleransi, dapat meneguhkan komitmen kebangsaan, dapat membendung radikalisme dan kekerasan, mendamaikan pertikaian antara ajaran agama dan budaya lokal. Semoga. (fud)

Editor : Arief M
Opini