Oleh: DIDIK TRIWIBOWO
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Tentu keprihatinan mendalam bagi seluruh masyarakat yang terdampak baik langsung dan tidak dalam aktivitas keseharian. Bencana karhutla menjadi lumrah terjadi di musim kemarau panjang. Namun di tahun 2023 ini, meskipun waktu kemarau baru dimulai sekitar September, Karhutla sudah terjadi di Kalsel. Tahun ini fenomena El Nino melanda Indonesia, ditandai dengan adanya kenaikan suhu udara, rendahnya curah hujan, bergesernya musim kemarau dan hujan, hilangnya kelembaban tanah yang mengakibatkan kekeringan, gagal panen, kesulitan air bersih, dan yang paling umum adalah karhutla. Karhutla memiliki dimensi sebagai bencana lingkungan dan kesehatan.
Secara regional, di Kalsel dan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kondisi El Nino. Dengan sedikitnya curah hujan, dampak turunannya adalah kekeringan yang terjadi di sumur penduduk, embung, danau maupun sungai. Ini juga bisa memicu krisis air bersih yang bisa memunculkan berbagai penyakit karena masyarakat terpaksa menggunakan air yang tidak layak. Fenomena El Nino menimbulkan bahaya karhutla maupun kekeringan, di sisi sebaliknya ada fenomena La Nina yang ditandai curah hujan ekstrem yang dapat mengakibatkan banjir.
Bencana yang berkaitan dengan perubahan cuaca, baik kekeringan karena fenomena El Nino maupun banjir karena La Nina, dikenal sebagai bencana hydrometeorology, bencana yang berkaitan dengan siklus air di bumi. Di mana faktor cuaca memegang peran penting dalam terjadinya bencana ini. Selain faktor alamiah, faktor manusia juga berperan dalam memperparah dampak bencana hydrometeorology, seperti pembukaan hutan (misal deforestasi untuk food estate) ataupun perkebunan sawit, penambangan ilegal, ataupun perubahan fungsi lahan menjadi permukiman, serta praktek pertanian yang tidak ramah lingkungan.
Faktor Alamiah
Selain faktor cuaca atau iklim, faktor alamiah yang dapat memicu bencana karhutla dan kabut asap adalah jenis lahan, tutupan vegetasi, lokasi geografis dan kondisi morfologi. Jenis lahan yang rentan terjadi karhutla dan sangat sulit dikendalikan jika terjadi kebakaran adalah lahan gambut kering. Lahan gambut tersusun oleh material organik sisa-sisa tumbuhan lampau yang mati dan terakumulasi menjadi lapisan tanah gambut. Tebal lapisan ini bisa mencapai puluhan meter dan dikenal sebagai tanah organosol yang berwarna kehitaman.
Pada saat kondisi kering, terjadi jika muka air tanah dangkal mengalami penurunan, akan mudah terbakar secara alamiah. Hal ini terjadi jika memenuhi beberapa kondisi seperti adanya kondisi kandungan air/kelembaban lapisan gambut yang rendah, pohon terkena petir, atau terjadi spontaneous combustion (swabakar). Sementara itu, di area pegunungan sebagaimana di Pegunungan Meratus, area-area yang didominasi padang rumput (grassland), dalam kondisi kering juga mudah terjadi kebakaran secara alami. Bahkan kebakaran yang berulang ini membentuk vegetasi yang beradaptasi terhadap kondisi kebakaran lahan.
Perlu dicatatat bahwa, baik di lahan gambut maupun padang rumput di pegunungan, untuk dapat terjadi kebakaran, harus terpenuhi tiga komponen yang dikenal sebagai segitiga api, yaitu: bahan, panas dan oksigen. Bahan bakar bisa berupa rerumputan kering, daun-daun kering, batang tumbuhan maupun serasah kering lainnya. Adapun panas ini bisa terpicu dari kondisi cuaca sangat panas, sambaran petir maupun faktor manusia. Adapun oksigen diperlukan agar reaksi pembakaran terjadi antara panas dan bahannya.
Faktor Manusia
Faktor manusia memegang peranan penting dalam memicu terjadinya karhutla dan inilah yang umum terjadi untuk kasus-kasus karhutla. Ketidaksengajaan, kecerobohan maupun kesengajaan membakar, merupakan bentuk-bentuk error yang dapat dilakukan oleh manusia.
Kasus terbakarnya savanna Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena kecerobohan menyalakan flare pada sesi foto prewedding adalah contoh betapa satu bentuk kecerobohan dan ketidakpedulian dapat memicu terjadinya bencana kebakaran hebat seluas 504 hektare dan tersebar di empat kabupaten yakni Malang, Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang.
Kesengajaan membakar lahan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun korporasi, juga sudah banyak terjadi, meskipun ada ancaman pidana lingkungan menurut UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat 1 menyatakan larangan membuka lahan dengan cara dibakar disertai adanya ancaman sanksi pidana dan denda jika melanggarnya sesuai pasal 108 UU ini.
Pendekatan hukum memang penting, namun bukanlah suatu solusi tunggal, karena sifatnya adalah reaktif setelah tindakan pidana dilakukan dan dampaknya terjadi. Yang paling utama adalah memberikan pemahaman baik terhadap individu maupun korporasi pentingnya bersama-sama menjaga lahan, khususnya dalam penguasaannya, dari bahaya kebakaran. Pemberian pemahaman membuka lahan tanpa membakar sesuai dengan kebijakan zero burning policy yang di level ASEAN disepakati untuk mencegah adanya bahaya asap lintas negara Asia Tenggara dalam Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Tentu kita ingat beberapa tahun lalu negara tetangga mengeluhkan kiriman asap dari Indonesia.
Kesadaran ini tentu tidak bisa dibangun secara instan pada saat musim kemarau saja, namun perlu dilakukan kepada perorangan yang mungkin menurut budaya lokal melakukan pembakaran lahan dalam praktek bercocok tanam. Namun untuk korporasi, tidak ada ruang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dan tidak ada celah bagi korporasi untuk tidak mengetahui larangan tersebut dari UU 32/2009. Jadi, jika ada kebakaran hutan dan lahan akibat ulah korporasi, sanksi tegas harus diterapkan penegak hukum.
Mitigasi
Sebenarnya, yang paling utama adalah mencegah dan ini seharusnya sudah dilakukan sebelum musim kemarau tiba. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebenarnya sudah jauh hari memberikan informasi terkait El Nino ini, tinggal bagaimana pemerintah pusat dan daerah berupaya mencegah karhutla secara terpadu lintas instansi.
Saat ini, karena karhutla di Kalsel sudah meluas, hanya upaya mitigasi untuk mengurangi dampak kesehatan ke manusia dan lingkungan yang dapat dilakukan. Seperti mitigasi dampak asap ke kesehatan maupun keselamatan berkendara karena berkurangnya jarak pandang, mitigasi kebakaran agar tidak semakin meluas, pembasahan area bekas terbakar khususnya di lahan gambut untuk mengurangi timbulnya asap.
Mitigasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat diantaranya dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk kelompok rentan (lansia, pelajar, balita), penyediaan masker dari Dinkes kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sebagai bagian promosi kesehatan dan kesiapan faskes dalam memberikan pengobatan bagi masyarakat yang terkena ISPA. Mengingat luasnya lahan terbakar saat ini serta puncak El Nino masih berlangsung di bulan Oktober 2023, maka peran serta semua pihak diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Hal terpenting, jangan sampai karhutla dan kabut asap menjadi kejadian berulang di tahun-tahun mendatang. (fud) Editor : Arief M