Oleh Muhammad Syarafuddin
Redaktur di Radar Banjarmasin
Alasannya, draf peraturan presiden itu sudah tiga tahun bolak balik dibahas. Mau sampai kapan. Sementara perkembangan AI (kecerdasan buatan) kian mengancam industri pers.
Karena sudah sejauh ini, tinggal disahkan, maka tak ada gunanya lagi bertanya apakah perpres ini dibutuhkan atau tidak.
Opini dari anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) biasa seperti saya hanya sebatas nimbrung.
Kalau tetap ditulis, karena ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan wartawan di Banjarmasin. Banyak yang masih bingung dalam menyikapi perpres ini.
Sekurang-kurangnya saya ingin membantu dua hal: menjernihkan masalah dan mengutarakan kegelisahan.
Pertama, Perpres Hak Penerbit alias Perpres Jurnalisme Berkualitas menuai polemik yang tak sewajarnya.
Kreator konten salah kaprah. Di media sosial, mereka sengaja menyulut kemarahan netizen.
Menyebut perpres ini hendak menjadikan Indonesia seperti Cina. Ketika citizen journalism digencet. Di mana kebebasan berpendapat dipasung.
Astaga... salah paham atau pura-pura nggak paham.
Sejak awal, beleid ini disusun untuk mengatur perusahaan pers berbadan hukum. Media yang selama ini dinaungi Dewan Pers dan dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Jadi, clear ya. Kreator konten tak perlu cemas kehilangan piring nasinya.
Itu keriuhan di luar. Kecurigaan di dalam, jangan-jangan regulasi ini hanya menguntungkan media-media besar di Jakarta.
Perpres ini sebenarnya dirancang sebagai alat penekan platform asing. Agar Google dan Meta membuka dapur algoritmanya. Agar Google dan Meta bersedia berunding untuk membagi kue iklannya.
Tentu kedua raksasa itu melawan. Mengeluarkan pernyataan mengancam untuk hengkang dari Indonesia.
Jika itu terjadi, mesin pencarian berhenti menayangkan berita-berita dari pers Indonesia.
Saya sangsi mereka bakal hengkang secara permanen. Indonesia adalah pasar yang besar. Populasi pembaca kita terlalu gede untuk diabaikan.
Nanti mereka akan kembali, bersama beberapa negosiasi dan kompromi.
Lantas bagaimana nasib media lokal dan independen. Apakah mereka juga kebagian?
Itulah pentingnya mengawal aturan turunan yang lebih teknis dari perpres ini. Supaya tetap mengakomodir kepentingan media kecil di daerah.
Maksudnya, media yang baru dirintis tapi berkomitmen mengolah produk jurnalistik yang bagus. Bukan media abal-abal yang memproduksi sampah digital.
Kedua, berbagi kegelisahan. Begitu potongan kue iklan yang lebih besar disodorkan, mau diapakan oleh para bos media?
Saya khawatir cuma akan dinikmati segelintir pemilik modal. Pada akhir tahun, pemegang saham menikmati pembagian dividen yang lebih besar.
Uang lebih banyak yang mestinya dikucurkan untuk menaikkan gaji wartawan, justru tidak menetes. Tiada perbaikan ruang redaksi. Tidak juga penambahan bujet liputan.
Tanpa jaminan itu, berarti Perpres Jurnalisme Berkualitas tinggal jargon belaka. (az/fud) Editor : Arief M