Oleh SIGID MULYADI
Kepala KPPN Tanjung, Kementerian Keuangan
Rupanya, kantor pusat kami membuat terobosan baru. Setiap pekan pusat menyusun monitoring dan evaluasi kinerja realisasi belanja APBN pada setiap provinsi. Di pekan-pekan berikutnya, kerap terkabarkan kinerja Kalsel berada di range tertinggi. Maka, saya sering merespons informasi itu dengan kalimat singkat, "Kalsel mantap!" plus emoticon jempol.
Predikat mantap dan jempol itu memang layak ditujukan tidak saja pada kinerja realisasi belanja APBN, tetapi juga pada kinerja perekonomian triwulan I 2023.
Rilis BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan perekonomian Kalsel pada triwulan I tahun ini tumbuh 5,12 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 5,03 persen. Termasuk lebih tinggi dari periode triwulan I 2022 yang sebesar 3,51 persen.
Hal yang menarik bagi saya adalah mencermati perkembangan pengeluran konsumsi pemerintah. Dibandingkan dengan triwulan I tahun lalu, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan I 2023 tumbuh lebih tinggi, pada angka 3,37 persen, sedangkan tahun lalu minus 1,04 persen. Pun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2022 yang angkanya sebesar minus 1,76 persen.
Kondisi itu memang sejalan dengan kinerja realisasi belanja APBN di wilayah Kalsel. Berdasarkan laporan Alco periode sampai dengan Maret 2023 yang disusun oleh Kanwil DJPb Kalsel, menunjukan angka-angka kinerja belanja APBN sebagai berikut.
Pada triwulan I 2023 belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar Rp137,37 miliar (10,99 persen) dibanding periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut disumbang terutama dari realisasi belanja barang yang tumbuh mencapai Rp152,98 miliar atau 17,01 persen. Pertumbuhan belanja barang tersebut ditambah dengan pertumbuhan belanja bansos sebesar Rp217 juta (1033,59 persen yoy) mampu menutup kontraksi yang terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal yang nilainya sebesar Rp15,8 miliar.
Dari sisi kinerja penyerapan, persentase realisasi belanja pemerintah pusat pada triwulan I 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2022. Pada triwulan I 2023, kinerja realisasi sebesar 16,96 persen, sedangkan triwulan I tahun lalu sebesar 14,88 persen. Pada setiap jenis belanja, kinerja realisasi juga menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada triwulan I 2023, realisasi belanja pegawai 19,23 persen, belanja barang 17,01 persen, belanja modal 10,99 persen dan belanja bansos 1,63 persen. Sedangkan pada triwulan I 2022, realisasi belanja pegawai 19,05 persen, belanja barang 13,38 persen, belanja modal 9,08 persen dan belanja bansos 0,18 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja satker K/L dalam penyerapan belanja pada triwulan I tahun 2023 lebih baik dibandingkan triwulan I tahun 2022, yaitu terutama pada jenis belanja barang.
Peningkatan kinerja realisasi belanja barang sampai dengan Maret 2023 terutama dipengaruhi oleh realisasi belanja barang non operasional sebesar Rp121,73 miliar (naik 75,66 persen yoy), belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp76,82 miliar (naik 74,57 persen yoy), belanja jasa sebesar Rp71,67 miliar (naik 55,84 persen yoy), belanja barang BLU sebesar Rp35,64 miliar (naik 184,84 persen yoy), belanja bantuan pemerintah sebesar Rp12,09 miliar (naik 824,56 persen yoy), belanja barang operasional Rp122,55 miliar (naik 2,39 persen yoy), belanja pemeliharaan Rp82,25 miliar (naik 16,38 persen yoy), dan belanja barang persediaan sebesar Rp19,82 miliar (naik 8,23 persen yoy).
Sementara itu, dari laporan Alco juga diperoleh informasi terkait realisasi belanja APBD regional Kalsel. Dari sisi belanja daerah, realisasi sampai dengan akhir Maret 2023 mencapai Rp3.533,33 miliar. Capaian ini meningkat sebesar Rp605,83 miliar atau 20,69 persen dari periode yang sama tahun lalu. Peningkatan terbesar disumbang dari kenaikan belanja modal sebesar Rp105,74 miliar. Komponen belanja operasi dan belanja transfer mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,99 persen dan 68,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada triwulan I 2023 realisasi belanja APBD secara keseluruhan sebesar 11,05 persen dari total alokasi belanja. Angka ini terhitung masih rendah dan lebih kecil dibandingkan dengan kinerja realisasi belanja satker K/L di Kalsel yang sebesar 16,96 persen. Pada APBD triwulan I 2023, realisasi belanja pegawai sebesar 13,40 persen, belanja barang dan jasa 8,15 persen, belanja modal 3,07 persen dan belanja bansos 12,67 persen.
Dengan demikian, belanja bansos menjadi satu-satunya jenis belanja pada APBD yang memiliki kinerja penyerapan lebih tinggi dibandingkan dengan belanja bansos pada belanja satker K/L.
Rekomendasi
Dalam struktur PDRB, porsi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memang relatif kecil. Rilis BPS menunjukan, dalam struktur PDRB Kalsel triwulan I, distribusi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 7,24 persen. PDRB Kalsel masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup hampir separuh PDRB yaitu sebesar 42,98 persen.
Hanya saja, pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan katalisator atas komponen PDRB lainnya. Belanja pemerintah merupakan senjata untuk mendorong konsumsi masyarakat. Lambatnya belanja pemerintah akan berdampak pada perekonomian.
Oleh karena itu, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kalsel triwulan I dan mengingat pentingnya belanja pemerintah, terdapat beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pertama, kinerja penyerapan anggaran satker K/L yang sudah bagus agar terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya. Tentu saja tidak sekedar penyerapan, tetapi juga mengutamakan kualitas belanja.
Kedua, agar kinerja penyerapan APBD selaras dengan APBN, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk penyerapan APBD yang optimal. Dalam hal ini, diperlukan peningkatan peran bendahara umum daerah tidak hanya sebagai kasir, tapi juga turut mendorong percepatan realisasi belanja. Selain itu, penilaian kinerja anggaran melalui implementasi IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) seperti pada satker pusat, agar diterapkan untuk penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada SKPD.
Ketiga, satker K/L dan SKPD agar terus didorong untuk dapat segera mengimplementasikan pelaksanaan belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas belanjanya. (fud) Editor : Arief