Oleh: Muhammad Syarafuddin
Visi Komeng, jika gagal mensejahterakan, sekurang-kurangnya ia bisa membuat rakyat tertawa.
Masih dari kalangan selebritas, tapi non pelawak, ada Ahmad Dhani, Once Mekel, Melly Goeslow, dan Aldi Taher (kalau ini semi pelawak).
Fenomena partai mengusung pesohor menjadi bakal calon legislatif, sebenarnya tidak mengherankan dalam praktik politik Indonesia.
Parpol jeli dalam membaca perilaku pemilih. Memahami bahwa ketenaran bisa mengalahkan gagasan dan rekam jejak.
Yang mengejutkan justru kehadiran Aiman Witjaksono pada Pemilu 2024 nanti. Reporter dan presenter senior itu didaftarkan Perindo sebagai bacaleg DPR RI.
Akun Twitter Aiman sontak ramai. Dalam kolom komentar, banyak yang menyelamati, banyak pula yang mencibir.
Ada kekhawatiran, Aiman yang terkenal blak-blakan, nantinya akan melempem.
Bahkan ada yang menduga Aiman dipaksa atasannya--Bos MNC Group, Hary Tanoe adalah Ketua Umum Perindo. Tetapi saya sangsi, seorang wartawan seperti Aiman bisa ditekan di tempat kerja.
Di Twitter, Aiman sudah menyatakan, ia yakin bisa mendapat "power" lebih besar di Senayan.
Oke, Aiman mungkin naif. Tapi setidaknya ia tahu etika. Aiman berjanji akan nonaktif sebagai wartawan sejak masa kampanye sampai pencoblosan usai.
Itu penting. Sebagai Pemimpin Redaksi iNews, pemirsa perlu jaminan, bahwa pemberitaan di medianya takkan mengkampanyekan sosok Aiman.
Dan Aiman tidak sendirian. Jauh dari Jakarta, di Kalimantan Selatan juga banyak wartawan yang mencaleg.
Beberapa kawan dan abang, maju dalam pemilihan DPRD Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Diusung partai kecil dan besar.
Hak politik mereka mesti dihormati. Sebab Undang-Undang Pemilu dan aturan KPU saja tak melarang wartawan mencaleg.
Sepanjang bukan ASN (PNS atau PPPK), anggota TNI atau Polri, dan bukan terpidana, mereka berhak untuk dipilih.
Tentu muncul perdebatan. Satu kubu tegas, wartawan harus mengundurkan diri dari pekerjaannya. Demi menghindari konflik kepentingan karena ia telah menjadi petugas partai.
Kubu lain lebih lunak. Si wartawan tak perlu mundur, cukup cuti panjang. Bila nanti kalah, boleh kembali ke medianya.
Kedua pilihan itu, mundur atau cuti, telah disebutkan dalam seruan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan pada 24 Februari 2014. Mana yang diambil, tergantung kebijakan redaksi masing-masing.
Tapi, apakah sesederhana itu?
Kita tahu seorang wartawan harus mengantongi sertifikasi sesuai dengan jenjang karirnya. Sertifikasi Muda untuk reporter, Madya untuk redaktur, dan Utama untuk pemred.
Sertifikasi diperoleh setelah lulus UKW (uji kompetensi wartawan). Sementara dalam formulir pendaftaran UKW, ada persyaratan yang wajib dipenuhi. Salah satunya pernyataan bukan kader atau pengurus parpol.
Jadi, bagaimana dengan nasib sertifikasi si caleg? Dibekukan atau dicabut? Silakan Dewan Pers yang menjawab.
Bagi saya, yang penting rekan-rekan tidak "menyelajur". Liputan sambil berkampanye, bertanya sekaligus mengajak.
Karena ketika itu terjadi, artinya wartawan tidak lagi menghormati narasumber, pemirsa dan pembacanya. (gr/fud) Editor : Arief M