Oleh: ABDUL KADIR
Ketua Divisi Finansial SDN 3 Syamsudin Noor, Banjarbaru
Untuk itu warga sekolah perlu memastikan dukungan agar pelayanan tetap terjamin. Komite sekolah yang menjadi mitra manajemen sekolah diharapkan memberikan bantuan pemikiran dan hal-hal aspirasi dari orang tua/wali.
Warga masyarakat diharapkan memiliki rasa kepemilikan terhadap sekolah. Komunitas pedagang sekitar sekolah menjadi bagian faktor keamanan sekolah. Pihak internal sekolah selalu ringan tangan dan bergotong royong mewujudkan kesejahteraan sekolah. Potensi setiap unsur sekolah dapat diberdayakan sesuai peran dan tanggungjawab masing-masing.
Hanya saja, yang menjadi kekurangan setiap unsur sekolah belum berperan optimal. Tentu masalah ini merupakan hal klasik. Bila ditelusuri sejatinya bermuara pada masalah keyakinan diri. Misalnya gaji honor pendidik dan tenaga kependidikan pada masa tertentu belum dapat dibayarkan karena alasan tertentu maka yang bersangkutan telah memahaminya. Karenanya mereka akan mengukur dari dalam dirinya pada situasi tersebut memang harus bersabar, sedari awal saat akad dengan kepala sekolah telah mengerti risiko-risiko bekerja bahwa ada masa paceklik di sekolah. Namun bedanya masa paceklik tersebut ada waktunya. Singkatnya mereka bisa mengukur diri.
Meski demikian, warga sekolah tidak boleh mendiamkan. Mereka harus memiliki rasa empati terhadap sesamanya. Bila menghadapi keterlambatan gaji honor pendidik dan tenaga kependidikan maka mereka secara kekeluargaan membantu sesuai kemampuannya.
Terlebih lagi mereka dianjurkan untuk bergotong royong sebagaimana profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Begitu pula sistem yang lebih besar turut membantu kelancaran dalam penggajian pada satuan pendidikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Inspektorat, bank, bendahara, kepala sekolah dan pihak-pihak terkait harus memikirkan keefektifitasan, transparansi, kelancaran sistem penggajian.
Kini pertanyaaan dan doa selama ini mulai terjawab. Saat ini sedang dijalankan adanya Internet Banking Bisnis (IBB), khususnya di kalsel adalah Bank Kalsel. Latar belakangnya adalah solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah non-perorangan (instansi/perusahaan) dalam melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara realtime dan online (Bank Kalsel, 2021).
Harapannya adalah memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan terutama bagi nasabah dalam menggunakan layanan transaksi perbankan di Bank Kalsel.
Sebetulnya hampir sama dengan internet banking bisnis yang lain. Fitur-fitur pada fasilitas IBB Bank Kalsel memuat informasi rekening yang meliputi portofolio rekening, mutasi rekening, histori transaksi, status transaksi terjadwal, status otorisasi, kemudian fitur transfer yang meliputi daftar tujuan transfer (antar rekening/bank lain/SKN/RTGS/virtual account), transfer, daftar tujuan transfer batch, transfer batch, laporan transfer batch, daftar penggajian/ Payroll (Antar Rekening/Bank Lain), penggajian, laporan penggajian, lalu fitur pembayaran, pembelian, dan fitur account sweeping yang meliputi sweeping in, sweeping out, sweeping balance dan laporan sweeping. Berikutnya adalah adanya fitur otorisasi, informasi, perubahan password dan virtual account (VA).
Masalahnya tidak berhenti di situ, dalam kasus ini bila nasabah adalah bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang harus melakukan transaksi di luar SIPLah Bank Kalsel. Inilah seninya. Bendahara perlu mengkomunikasikan perihal biaya transfer ke bank yang lain.
Hal inilah yang menimbulkan kekuranglancaran dalam laporan administrasi bahkan adanya tambahan biaya yang tidak diperbolehkan menggunakan anggaran BOS. Karena itu, perlu solusi dari pihak terkait.
Secara internal pihak SIPLah Bank Kalsel idealnya harus menjadi penyedia seluruh barang yang diperlukan sekolah dan tidak berorientasikan bisnis semata. Fungsinya lebih kepada perantara agar barang-barang yang diperlukan sekolah benar-benar ada dan kualitasnya terjamin. Adapun SIPLah yang lain diharapkan membantu ketersediaan barang pada SIPLah Bank Kalsel dan menggunakan rekening Bank Kalsel.
Dengan demikian biaya transfer menjadi nol rupiah. Dengan begitu laporan administrasi BOS lancar terkendali bagi masing-masing sekolah. Sementara itu tidak ada alasan kekuranglancaran penggajian honor pendidik dan tenaga kependidikan akibat kelalaian dari satu pihak dan merugikan pihak lain. Tidak akan terjadi saling sandera yang mengorbankan pihak lain.
Perlu diingatkan salah satu perwujudan akad bekerja di mana upah harus diberikan sesegera dan secepat mungkin. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah, artinya, "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." Hadis tersebut harus menjadi perhatian semua pihak. Bagi pihak pemerintah diharapkan menjadi bagian solusi terdepan dalam penggajian kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
Idenya adalah menjadikan layanan publik (sekolah) menjadi terpercaya dalam menyempurnakan hak dan kewajiban terkait sekolah. Tidak boleh lagi bendahara BOS dan kepala sekolah tanpa pengawasan sistem terkuat. Bahkan saatnya masing-masing pihak menjadi suri tauladan bagi pihak lainnya. Tidak boleh lagi ada kesempatan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Maka pengawasan terhadap keuangan negara mutlak diperlukan.
Namun mempertimbangkan aspek kemudahan, kewajaran, dan tidak merugikan hak murid dalam pembelajaran hanya karena bendahara BOS dan kepala sekolah yang sibuk dengan urusan administrasi laporan penggunaan BOS. Maka, keterjaminan pengelolaan dana BOS benar-benar harus dirasakan demi kepentingan murid sebagai upaya pengabdian terhadap generasi gemilang yang menjadi harapan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. (al/fud) Editor : Arief