Bangkrutnya suatu usaha merupakan momok yang mengerikan bagi beberapa kalangan, khususnya para pelaku usaha. Usaha yang sudah dibangun dan dibesarkan dengan susah payah dapat berakhir dengan sekejap mata. Hal inilah yang sering dihindari oleh pengusaha atau suatu perusahaan yang memiliki banyak utang.
=============================
Oleh: Muhammad Ridho Fuadi, SH
Karyawan Swasta di Banjarmasin
Alumnus Fakultas Hukum ULM
=============================
Kebangkrutan atau kepailitan ialah salah satu dari risiko bisnis yang dapat dialami oleh siapa saja.
Wajar jika kepailitan ditakuti oleh para pengusaha. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat seluruh kekayaan debitur/pengusaha menjadi tanggungan akan seluruh utang-utangnya.
Parahnya peraturan kepailitan kita di Indonesia tidak menganut prinsip “debt forgiveness”, yang mana bagi debitur yang kekayaannya sudah habis namun tersisa sejumlah utang masih “dikejar-kejar” oleh para kreditur.
Beruntunglah jika badan usaha tersebut berbentuk badan hukum. Sebab badan hukum memiliki entitas kekayaan terpisah dari harta jajaran dewan pengurus atau organ perseroan; direksi, komisaris, dan pemegang saham. Undang-undang mencukupkan apabila usahanya dinyatakan pailit dan menyisakan sejumlah utang tetapi seluruh kekayaan sudah habis , maka badan hukum yang bersangkutan akan dilikuidasi dan pada ujungnya harus dibubarkan.
Akan berbeda seumpama badan usaha yang dibentuk bukan berbadan hukum seperti CV, Firma, dan Usaha Perseorangan. Kekayaan yang tak terpisahkan antara badan usaha dengan pengurus atau anggota persekutuan menyebabkan jika masih terdapat utang, maka pelunasannya diambil dari kekayaan harta pribadi para pengurus dan anggota persekutuan.
Upaya permohonan pailit dapat dilakukan atas inisiasi sendiri atau dimohonkan oleh kreditur. Untuk dapat dikabulkannya permohonan oleh hakim pada Pengadilan Niaga, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sehingga tidaklah sembarangan memohonkan perkara pailit ini. Tujuannya supaya dapat melindungi berbagai pihak. Menelaah dari UU Kepailitan syarat dapat dimohonkan pailit yaitu terdapat minimal dua kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Syarat selanjutnya utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Menyikapi beberapa syarat yang disebutkan di atas, ternyata masih menyisakan polemik. Di samping permohonan pailit harus memenuhi berbagai syarat, penulis berpendapat syarat permohonannya sangatlah mudah. Tidak terdapat aturan mengenai berapa minimal jumlah utang yang dikategorikan dapat dimohonkan pailit. Dan juga tidak mengharuskan syarat kemampuan debitur atas pembayaran utang. Tanpa melihat kesehatan financial debitur, asalkan utang belum terbayarkan maka dapat dengan mudahnya dipailitkan.
Perusahaan pengembang atau developer ialah pelaku usaha dalam bidang pembangunan suatu hunian, seperti rumah, apartemen, dan lainnya dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah. Dalam memasarkan produknya tentulah developer menawarkan semenarik mungkin agar diminati oleh konsumen. Skema pembayarannya pun sangat beragam mulai dari pembayaran cash, kredit, hingga bisa melalui KPR.
Sepanjang menyangkut diakuinya secara hukum kepemilikan suatu properti haruslah dibuktikan dengan sertifikat dengan hak tertentu seperti sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan sebagainya. Peralihan suatu hak dapat terjadi setelah proses balik nama. Pada pembelian secara tunai permasalahan kepemilikan hak nyaris sangatlah minim. Namun pada pembayaran secara bertahap atau KPR, peralihan hak tidaklah langsung terjadi. Biasanya hanya diikat melalui Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB). Setelah pembayaran selesai atau lunas dan diserahkannya Akta Jual Beli barulah konsumen menjadi pemilik yang sah atas pembelian properti.
Legalitas kepemilikan yang belum diserahkan kepada konsumen sangatlah lemah, terutama bagi konsumen yang statusnya membeli dengan mencicil. Perihal permohonan pailit dikabulkan oleh majelis hakim maka properti tersebut akan dimasukan ke dalam “boedel” pailit. Artinya bakal dibagi secara proporsional kepada setiap kreditur dari perusahaan pengembang tersebut. Sebab hak kepemilikan masih dikuasai developer. Seluruh harta developer menjadi sitaan umum atas utangnya. Pastilah hal ini akan merugikan para konsumen yang sudah mengidam-idamkan sebuah hunian malah pupus begitu saja.
Sejatinya, kepailitan adalah topik yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Tentunya hal tersebut tidak luput dari kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia. Sebut saja kasus kepailitan PT Cowell Development yang heboh terjadi pertengahan tahun 2020 lalu. Perusahaan pengembang tersebut dimohonkan pailit oleh krediturnya PT Multi Cakra Kencana Abadi.
Menyikapi apakah badai kepailitan yang sedang melanda dunia usaha akan kunjung usai, pasti jawabannya hampir tidak mungkin. Akan selalu ada upaya pengajuan pailit selagi masih terdapat utang yang menunggak dan tak terbayarkan. Terlepas utang dapat membantu percepatan perputaran modal dan kelangsungan usaha, terdapat sisi negatifnya juga dari utang. Barangkali menjadi tunggakan yang sangat besar apabila tidak dengan perhitungan yang matang. Andaikata utang sudah tidak terbayarkan, maka hanya ada satu cara untuk keluar dari permasalahan tersebut yaitu permohonan kepailitan.
Dengan wahana itulah debitur tidak akan diintimidasi oleh krediturnya yang berusaha menagih hak-haknya. Lebih lagi kalau di antara kreditur terjadi perebutan harta sehingga terciptanya persaingan dan selalu dimenangkan oleh kreditur yang kuat.
Kepailitan bukan hanya memiliki dampak bagi usaha developer, namun juga berdampak kerugian terhadap pihak pembeli yang memiliki hubungan hukum dengan developer. Lemahnya posisi konsumen dalam kasus kepailitan perusahaan pengembang harus lebih disorot oleh para pembuat peraturan. Sudah sepatutnya UU kepailitan diperbarui sesuai kondisi sekarang. Gagasan penulis terkhusus permohonan pailit untuk perusahaan pengembang haruslah dimohonkan oleh suatu badan atau lembaga tersendiri yang memiliki penilaian berdasarkan data dan informasi milik perusahaan pengembang yang bersangkutan.
Gunanya untuk memastikan developer sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan pembayaran utangnya. Bukan hanya sebatas permohonan yang diajukan oleh kreditur untuk mempercepat pelunasan. Kepailitan hendaknya menjadi langkah terakhir dalam rangkaian penagihan utang.
Selain itu, fungsi dari lembaga atau badan tersebut menjadi perisai utama bagi konsumen.
Konsumen tidak ragu untuk membeli bahkan menginvestasikan uangnya pada bidang properti. Terlebih pada masa pandemi sekarang ini berbagai krisis dan masalah terjadi pada berbagai sektor. Harapannya agar developer tidak sembarangan dipailitkan karena citranya dapat menjadi buruk dan terpengaruhnya lini bisnis di sektor investasi dan pembangunan. Bukan berarti developer lepas tanggung jawab atas utangnya, melainkan proteksi dini terhadap konsumen jika dikabulkan permohonan pailit akan menjadi paling dirugikan. (*)
Editor : Muhammad Helmi