SOEKARNO membubarkan Masyumi. Soeharto melarang PKI. Jokowi membubarkan HTI dan FPI.
=====================
Oleh: Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis
Radar Banjarmasin
=====================
Kalau pernyataan di atas dicetuskan Munarman, tak aneh. Tapi saya mengutipnya dari tweet Dandhy Dwi Laksono.
Dandhy adalah pendiri WatchDoc. Pembaca pasti tahu film dokumenter besutannya, Sexy Killers.
Sebelumnya, lelaki tambun itu menulis menulis Jurnalisme Investigasi. Buku yang dipakai dalam kelas-kelas UKW (uji kompetensi wartawan).
Di Instagram, ia kerap memainkan bagian melodi Guns N'Roses atau Metallica dalam unggahan video pendek. Dandhy dan gitar listriknya sudah pasti bukan aktivis Islam.
Cuitan Dandhy mengingatkan saya pada Habib Rizieq Shihab.
Beberapa tahun silam, jauh sebelum Jemaah 212 melengserkan Ahok, Habib datang ke Banjarmasin untuk berceramah.
Ditugasi meliput, saya bertaruh, Masjid Raya Sabilal Muhtadin hanya terisi separuh.
Tebakan yang meleset dengan sukses. Masjid terbesar di Kalimantan Selatan itu penuh dari ujung ke ujung.
Mengenakan celana jins dan kaus oblong, saya menjadi titik hitam kecil di tengah lautan jemaah berjubah putih.
Duduk di saf terdepan dengan kamera Nikon D90, saya terkesima oleh kemampuan retorika Habib. Ternyata, julukan Singa Podium itu tak mengada-ada.
Habib mampu berceramah dengan lantang selama dua jam lebih tanpa harus membuka botol air mineral yang disediakan panitia. Staminanya luar biasa.
Pembaca, jangan salah paham. Saya bersimpati kepada Habib karena ia gambaran tokoh oposan yang kesepian.
Pulang dari Arab Saudi, Habib mendapati tokoh-tokoh oposisi yang dulu ia dukung, memilih berkoalisi dengan pemerintah.
Tentu, 100 persen saya tak bersimpati ketika Habib mengumumkan niat road show maulid. Di tengah pandemi, undangan berkerumun itu justru membahayakan kesehatan umat.
Sebenarnya, kolom ini ditulis setelah menyerap curhat seorang kawan. Dia tampak cemas. Berita hasil wawancara dengan kapolda terkait FPI, memicu rentetan pesan tak menyenangkan dari orang tak dikenal ke nomor WhatsApp-nya.
Ormas memang topik yang harus ditulis dengan ekstra hati-hati. Kalau perlu dihindari.
Sebenarnya, sebelum FPI dipaksa pensiun dini, SP3 telah dilayangkan. Berupa insiden di rest area kilometer 50.
Penembakan enam laskar itu tergolong extra judicial killing. Eksekusi di luar pengadilan. Alias hukuman mati tanpa vonis hakim. Diduga kuat melanggar HAM.
Benar, FPI berkali-kali berlagak seperti polisi moral. Menggeruduk diskotek. Mempersekusi aliran lain. Memprovokasi dengan pamer kekuatan massa.
Namun, benci saja tak cukup untuk sebuah pembenaran. Siapa yang bikin onar, dialah yang ditangkap (bukan ditembak). Menindak individu anggota yang bermasalah, bukan ormasnya.
Karena konstitusi menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat. Kalau FPI menjadi pengecualian, besok-besok, giliran siapa lagi yang dikecualikan?
Setelah FPI dibubarkan, toh negeri ini tak serta-merta rukun. Justru semakin gaduh.
Mungkin, level toleransi harus dinaikkan. Dulu, berbeda pendapat asalkan saling menghormati itu cukup. Sekarang, boleh saling membenci tapi tetap saling menghormati. (*)
Editor : Muhammad Helmi