92 TAHUN silam, kawula muda yang melek politik menggelar kongres di Batavia. Setelah republik berdiri, peristiwa itu dinamai Sumpah Pemuda.
=========================
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis Radar Banjarmasin
=========================
Di mata pemerintah kolonial, peserta kongres adalah pembangkang. Tapi di mata pribumi, mereka adalah pahlawan.
Di mata sejarawan, itulah titik peralihan. Setelah 28 Oktober 1928, perjuangan kemerdekaan oleh paguyuban suku beralih menuju pergerakan nasional.
Warisannya berupa Bahasa Indonesia. Berasal dari prokem Melayu yang dipakai rakyat dalam pergaulan sehari-hari. Bukan Bahasa Belanda yang dipakai sekolah dan buku kala itu.
Tanpa Bahasa Indonesia, orang Banjar tergagap saat ngobrol dengan orang Jawa. Orang Papua mungkin salah paham saat disapa orang Bugis.
Tampaknya, cuma Nasi Padang yang mendekati kemampuan Bahasa Indonesia sebagai pemersatu negara kepulauan ini.
Silakan merayakan Oktober sebagai bulan bahasa. Bisa dengan cara mentraktir muda-mudi masakan Padang. Bukan malah menangkapinya.
Di Banjarmasin, unjuk rasa tiga jilid yang digelar mahasiswa di depan DPRD, berujung penyidikan di Polda Kalsel.
Bukan karena pendemo melempar bom molotov ke gedung parlemen. Bukan pula gara-gara merobohkan pagar rumah dinas gubernur. Sebab, demo di sini damai.
Jangan bandingkan dengan Yogyakarta, apalagi demo di Hong Kong sana. Bahkan, demo susulan dari kaum buruh diselingi pantun dan orkes dangdut.
Hebatnya, usai massa membubarkan diri, ojek online yang kerap mangkal di Jalan Lambung Mangkurat turun memunguti sampah yang berserakan.
Maka wajar untuk terkejut. Ketika Ahdiat Zairullah dan Ahmad Renaldi dari Universitas Lambung Mangkurat menjadi tersangka. Bahkan, masih ada 14 mahasiswa yang menunggu panggilan penyidik.
Syukur mereka didampingi Muhamad Pazri. Pengacara muda yang semasa kuliah juga seorang demonstran.
Ahdiat dan kawan-kawan diperkarakan karena aksi sampai tengah malam, Kamis (8/10) lalu. Berkali-kali dibujuk aparat, baru mereka mau pulang.
Mirip cerita seorang ibu yang menggerebek warnet. Menjemput anaknya karena keasyikan bermain sampai lupa salat magrib.
Bedanya, meski ngomel, si emak sudah menghidangkan makan malam di dapur. Sedangkan polisi menyiapkan pasal pidana 218 KUHP untuk mahasiswa.
Alih-alih mengundang simpati, malah memancing rasa penasaran. Publik jadi menduga-duga. Jangan-jangan upaya pembungkaman itu benar adanya.
Padahal, Omnibus Law adalah gang buntu. Cepat atau lambat, mahasiswa dan buruh akan mencapai ujung gang tersebut dalam keadaan kelelahan.
Jalan ceritanya mudah ditebak. Penolakan di jalan raya dan media sosial takkan mengusik presiden untuk menerbitkan perppu. Apalagi memaksa DPR insaf.
Sedangkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi adalah pilihan naif. Kita memaklumi betapa mesra lembaga eksekutif dan yudikatif pada periode ini.
Dalam imajinasi yang paling liar, hanya pemogokan serentak oleh pemilik rumah makan Padang yang bisa membuat rezim ini gentar.
Kok, seperti tanpa harapan? Penulis memang boleh bersikap pesimis, tapi mahasiswa tetap harus optimis.
Dan mereka tabah. Proses hukum di Polda Kalsel tak membatalkan mimbar bebas edisi 28 Oktober di bundaran kantor pos. Memang harus begitu. Karena mahasiswa terlanjur berikrar untuk berbahasa satu: bahasa perlawanan. (*)
Editor : Muhammad Helmi