SEKRETARIS Jenderal DPR, Indar Iskandar meminta polisi menindak pelapak nakal. Yang mengunggah foto gedung senayan di market place. Seperti Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.
==========================
Oleh: Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis Radar Banjarmasin
==========================
Kantor wakil rakyat itu dijual murah. Bahkan lebih murah dari sepatu Converse bekas. Antara Rp2.500 sampai Rp99 ribu.
Lelucon itu dinilai menghina lembaga eksekutif. Anggota dewan yang dipilih pada Pileg 2019 lalu rupanya tak bisa diajak bercanda.
Padahal, penjualan gedung DPR-MPR itu sebenarnya kritik. Sebuah satire.
Ketimbang mengurusi guyonan itu, DPR sebaiknya mengkhawatirkan mosi tidak percaya yang dicetuskan mahasiswa. Karena ini serius, bukan lelucon.
Meski tak seseram seruan revolusi atau reformasi, mosi tidak percaya bukan istilah gampangan. Hanya dipakai pada situasi gawat.
Soal pengertian, silakan putar lagu Mosi Tidak Percaya milik Efek Rumah Kaca. Dari album Kamar Gelap yang rilis tahun 2008. Sampul album itu pula yang kemudian menjadi ilustrasi opini ini (lihat gambar kambing di atas).
Soal sejarah, mari kembali ke masa republik ini masih berusia muda. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengangkat Mohammad Natsir sebagai perdana menterinya.
Natsir adalah ketua Masyumi, partai politik Islam terbesar pada era penerapan demokrasi liberal. Natsir dikenang sebagai menteri dengan jas bertambal dan tanpa mobil mewah.
Namun, Natsir dianggap gagal mengatasi pemberontakan Darul Islam, gerakan Andi Azis, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dan Republik Maluku Selatan (RMS).
Dampaknya, pada 22 Januari 1950, parlemen menyatakan mosi tidak percaya kepada Natsir. Pada 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandat itu kepada presiden.
Dua tahun berselang, mosi tidak percaya menjatuhkan kabinet PM Wilopo. Tujuh dekade kemudian, giliran masyarakat yang menohok parlemen dengan mosi serupa. Apa yang berbeda?
Entah legislatif atau eksekutif, politisi bekerja dengan modal legitimasi. Tanpa legitimasi, program mereka bakal mandek. Karena publik menolak menaati kebijakan mereka. Sebagus apapun itu.
Maka, sudah menjadi etika politik. Bila seseorang tak lagi dipercaya, lebih baik mundur. Seperti yang ditempuh Natsir.
Lantas, apakah boleh berharap Ketua DPR bakal mundur gara-gara mosi ini? Jangankan etika, rasa humor saja tak punya.
Ketika opini ini ditulis, aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Kalimantan Selatan sedang berunjuk rasa di tengah hujan deras. Menyerbu gedung DPRD provinsi di Jalan Lambung Mangkurat.
Sedangkan serikat buruh di Banjarmasin memilih jalan dialog. Mogok kerja tinggal ancaman. Tolong jangan di-bully. Mari berprasangka baik. Kita tak tahu tekanan macam apa yang sedang dihadapi kawan-kawan buruh di perusahaannya masing-masing.
Tuntutan mahasiswa dan buruh senada. Mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang). Bagus pula jika mahasiswa menyebut-nyebut nama legislator asal Banua.
Seperti Khairul Saleh, Saiful Rasyid, Rifqinizamy Karsayuda, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Syaifullah Tamliha, Muhammad Nur, Sulaiman Umar dan Hasnuryadi Sulaiman (minus Zairullah Azhar dan Syafruddin H Maming yang mengundurkan diri demi Pilkada Tanah Bumbu).
Sungguh membuat penasaran! Apa yang mereka perbuat saat Undang-Undang Omnibus Law disahkan.
Jika nanti demonstrasi mahasiswa berubah ricuh, mohon dimaklumi. Mereka sudah terlalu lama berdiam di rumah. Terpaksa kuliah daring karena wabah corona.
Sakit hati mahasiswa juga bisa dipahami. Mereka sudah dua kali kecolongan. Pertama, gagal membatalkan pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua, kalah cepat dengan DPR. Yang mengebut pembahasan UU Omnibus Law dan mengesahkannya menjelang tengah malam.
Saya takkan mengulas isi Omnibus Law. Pasal demi pasal secara rinci. Bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja, lingkungan, dan pertanahan. Karena sudah banyak media kredibel yang membahasnya.
Menghadapi mosi ini, alangkah baiknya pemerintah sejenak merenung. Bahwa krisis kepercayaan hanya akan menambah kesulitan. Ketika semua sedang berjuang melewati pandemi dan resesi ekonomi. (*)
Editor : Muhammad Helmi