Tafsir Tunggal

Muhammad Helmi • Dipublikasikan Jumat, 24 Juli 2020 | 09:47 WIB
tafsir-tunggal
tafsir-tunggal

PEKAN pertama Juli, gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat digoyang demonstran. Menuntut pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dihentikan.


==================
Oleh: Syarafuddin
Editor Rubrik Metropolis
==================


Gelombang unjuk rasa di tengah pandemi itu memaksa Presiden Joko Widodo menyurati DPR. Isinya, RUU HIP sebaiknya ditunda karena menyulut polemik.


Kontroversi dipicu oleh diabaikannya TAP MPRS XXV/1966. Yang menetapkan PKI sebagai partai terlarang. Serta melarang siapa pun mengajarkan Marxisme dan Leninisme dan konsep turunannya.


Tak habis akal, DPR menyodorkan RUU pengganti. Namanya RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Tak ingin dua kali khilaf, kali ini drafnya memuat larangan komunisme.


Apakah perdebatan lantas mereda? Sayangnya tidak.


Soal benar dan salah, demonstran tak sepenuhnya benar. Tapi parlemen sudah pasti salah.


Pertama, tak perlu mengungkit bahaya laten komunis. Ini pola pikir khas Orde Baru. Tak cocok hidup di alam reformasi.


Kasihan, masyarakat tak perlu ditakut-takuti dengan hantu merah dari masa lalu. Masa sekarang, virus corona sudah cukup seram. Ada hantu lain yang lebih penting untuk dicemaskan.


Toh, komunisme sudah ambruk. Nyungsep ke liang kubur sejarah. Buktinya adalah Rusia dan Tiongkok. Lagaknya memang sosialis, nyatanya kapitalis juga.


Soal potensi kebangkitan PKI, terdengar agak berlebihan. Cuma karena ada mahasiswa mengunggah foto Che Guevara di Insta Story, tak berarti PKI bakal bangkit.


Kedua, demi menjaga tradisi intelektual. Penerbit tidak boleh dilarang menerbitkan buku kiri. Perpustakaan justru wajib mengoleksi. Dan kampus terbuka untuk semua diskusi.


Jika tak setuju dengan DN Aidit, maka pelajari idenya. Dikuliti. Tunjuk mana cacatnya. Lalu buktikan Pancasila lebih unggul. Cara ini jelas lebih jantan.


Ketimbang melarang, apalagi membakar buku. Lantaran buku-buku itu mengulas biografi Tan Malaka.


Tega sekali. Mengingat penulis di Indonesia jarang bisa hidup kaya. Jangan dikira royalti dari menulis buku itu besar. Bisa membeli mobil Kijang pun syukur.


Ketiga, hormatilah warisan Presiden Abdurrahman Wahid.


Gus Dur nekat meminta maaf kepada keluarga pembantaian 1965. Beliau tak menyangkal terjadi pelanggaran HAM berskala besar saat Orde Lama diruntuhkan.


Nekat karena membuat geger jemaah dan ulama NU yang merupakan basis utama pendukung Gus Dur.


Banyak yang sulit menerima. Tapi inilah awal rekonsiliasi. Karena permohonan maaf adalah antitesis kebencian.


Presiden keempat itu bahkan hampir saja mencabut TAP MPRS XXV/1966. Sekalipun akhirnya gagal karena keburu lengser.


Keempat dan terakhir, DPR mungkin tak belajar dari pahitnya kebijakan astung (asas tunggal) yang diterapkan Presiden Soeharto.


Masa itu, mudah sekali membubarkan organisasi atau membungkam individu. Dituduh kurang Pancasilais. Padahal dalih saja. Tujuan sebenarnya mengincar pihak-pihak yang terlampau kritis pada pemerintah.


Nah, BPIP bisa menjadi tukang pukul milik negara yang baru. Mengklaim tafsir tunggal atas Pancasila. Barang siapa berani berbeda, harus digebuk agar segera bertobat.


Mengapa bangsa yang katanya ramah bisa sampai sepicik ini?


Maka benar apa kata Salim Said. Guru Besar Universitas Pertahanan itu meyakini, masalah utama kita adalah malas membaca. Enggan belajar sejarah, tapi bersemangat merazia toko buku. (*/ema)

Editor : Muhammad Helmi