Too Much Drama Will Kill You

Muhammad Helmi • Dipublikasikan Kamis, 2 Juli 2020 | 09:22 WIB
too-much-drama-will-kill-you
too-much-drama-will-kill-you

WALI KOTA Banjarmasin Ibnu Sina berhak memperoleh simpati pembaca. Sejak memenangi Pilkada pada Desember 2015 silam, pemerintahannya senantiasa dirundung kegaduhan.


==================
Oleh: Syarafuddin
Editor Rubrik Metropolis
==================


Bayangkan, baru setahun menghuni Balai Kota, hubungannya dengan rekan seperjuangan merenggang.
Wakil wali kota ngambek. Hermansyah mengeluarkan perabot dari kantornya. Pemicunya, pencairan uang sewa rumah yang ditahan Inspektorat.


Di Indonesia, mungkin cuma Pemko Banjarmasin yang tidak memiliki rumah dinas untuk kepala daerahnya. Karena rumah yang dihuni Ibnu di kawasan Dharma Praja dulunya dibangun untuk wakil wali kota.


Meski rujuk, yang terlanjur retak tak lagi bisa diperbaiki hingga sempurna. Sambungan patahan dan bekas lem masih terlihat.


Menghadapi Pilkada pada 9 Desember nanti, keduanya memutuskan bersimpang jalan. Tidak akan ada koalisi jilid dua.


Ternyata konflik itu baru pemanasan. April 2018, Ibnu meneken surat pemberhentian sementara sekretaris daerah, orang nomor tiga di pemko. Guna mengusut dugaan tindakan indisipliner atas Hamli Kursani.


Hamli melawan. Mengadu dan membuat Ombudsman dari level provinsi hingga pusat sibuk.
Bawahan seperti kepala dinas turut dibuat pusing. Kubu pejabat ini suporter Ibnu, kubu itu suporter Hamli, dan kubu mayoritas sok netral.


Setelah bulan-bulan yang menegangkan, dalam perayaan hari jadi kota, konflik pun mereda. Gubernur Kalsel menengahi, meminta Ibnu memulihkan jabatan Hamli.


Sejak itu Hamli berubah. Wartawan yang rajin ngepos di Balai Kota merasakan betul. Hamli bukan tipe pejabat pendiam, apalagi pemalu. Sekarang, kalau dikonfirmasi ia terkenal irit berkomentar. Entah mengapa.


Memasuki tahun terakhir, lima bulan menjelang Pilkada, pemko kembali heboh. Kali ini giliran Plt Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Ichwan Noor Chalik yang dicopot.


Menyusul pembongkaran sepuluh baliho bando di sepanjang Jalan Ahmad Yani, 19 Juni tadi. Satpol PP sebenarnya bergerak atas perintah wali kota.


Namun, pemberi instruksi kemudian membuat kesepakatan dengan para pemilik papan reklame. Asalkan pengusaha advertising mau berinvestasi dalam proyek jembatan penyeberangan orang.


Lewat pencopotan itu, Ibnu berharap bisa mendinginkan suasana. Agak terlambat. Ichwan keburu dilaporkan pengusaha ke polisi atas dugaan tindak pidana perusakan.


Sebagai bumbu cerita, Ibnu menunjuk asistennya, Gazi Ahmadi sebagai pengganti. Baru tiga hari memimpin Satpol PP, Gazi malah mundur dengan alasan demi keluarga.


Konflik terakhir jelas berbeda. Dulu murni masalah rumah tangga. Kini ada orang luar ikut meramaikan.
Syukur, kader PKS itu bukan orang yang mudah terpancing. Saat dicegat media, Ibnu akan tersenyum saja mendengar pertanyaan jebakan. Kalau berkomentar, jarang berapi-api.


Coba kalau wataknya mirip Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama? Balai Kota bakal menjadi ring tinju!
Menengok rentetan konflik di atas, bertanya tentang siapa yang benar dan salah menjadi percuma. Bakal menjadi debat kusir. Karena dunia pemerintahan tidak hitam putih.


Umumnya, semakin ngotot seseorang mengklaim dirinya yang paling benar atau sebagai korban terzalimi, maka semakin curiga pula para pendengarnya.


Mungkin ini salah pemerintah pusat. Presiden dan para menteri senang melakonkan drama. Akhirnya bawahan di daerah meniru-niru.


Padahal, suka caper dan mudah baper akan memantik polemik. Gaduh melulu, kapan mau fokus bekerja?


Dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menulis, kaum politisi memegang sebuah norma berusia tua. Sedongkol apapun, mereka dilatih mengekang diri untuk tidak memaki lawan sebagai setan. Karena dalam politik, rival hari ini boleh jadi mitra esok hari. Tak ada musuh atau kawan abadi.


Norma tak tertulis lainnya, demi gol pembangunan, politikus beserta birokrat tulen dan birokrat semi politikus dituntut mencari persamaan ketimbang mengasah perbedaan. Sah-sah saja bertikai dalam perkara A dan B. Tapi bila bersepakat dalam perkara C dan D, mengapa tak bersekutu saja? Terkadang kita lupa, kompromi adalah pagar tak kasat mata demokrasi.


Pada akhirnya, masyarakat cuma peduli tentang drainase yang meluap. Jembatan rusak berlubang. Jalan macet. Sungai kotor. Dan kemudahan mengurus KTP.


Warga menggaji pemerintah bukan untuk menonton drama. Jika hiburan yang dicari, mending duit pajak dan retribusi dialihkan saja ke tagihan langganan Netflix.(*/ema)

Editor : Muhammad Helmi