BANJARMASIN – Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan menunjukkan tren menggembirakan dalam empat tahun terakhir.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mencatat peningkatan konsisten yang menjadi sinyal positif bagi kualitas pembangunan generasi muda di Banua.
Kepala Dispora Kalsel, Pebriadin Hapiz melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, Budiono, mengungkapkan bahwa IPP Kalsel terus mengalami kenaikan sejak 2021.
Saat itu, IPP berada di angka 49,33. Angka tersebut meningkat menjadi 50,17 pada 2022, kemudian melonjak ke 54,67 pada 2023, dan kembali naik menjadi 55,83 pada 2024.
“Untuk tahun 2025, kita masih menunggu rilis resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saat ini acuan yang digunakan masih data 2024, di mana Kalimantan Selatan berada di peringkat 23 nasional,” ujar Budiono di ruang kerjanya, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, IPP disusun berdasarkan lima domain utama, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan serta kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
Karena cakupannya luas, peningkatan IPP tidak bisa hanya dibebankan pada Dispora, melainkan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Untuk memperkuat capaian tersebut, pemerintah daerah biasanya membentuk tim kerja atau kelompok kerja (pokja) melalui Surat Keputusan Gubernur. Setiap pokja diisi SKPD teknis yang memiliki program sesuai dengan domain IPP.
“Kalau domain pendidikan, tentu bukan hanya Dinas Pendidikan yang berperan. Ada perangkat daerah lain yang turut mendukung capaian indikator tersebut. Begitu juga pada domain lainnya,” jelasnya.
Budiono juga menyampaikan bahwa pada 2026 mendatang kemungkinan akan ada penyesuaian parameter operasional IPP dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Meskipun lima domain tetap dipertahankan, indikator teknis di tingkat daerah berpotensi mengalami perubahan.
“Parameter itu adalah indikator operasional yang bisa diukur di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Setelah juknis terbaru kami terima, tentu akan segera dilakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder, baik di Pemprov maupun kabupaten/kota,” terangnya.
Menurutnya, kunci utama peningkatan IPP terletak pada penguatan koordinasi, komunikasi, serta sinkronisasi data lintas sektor. Data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi dalam mengukur perkembangan kelima domain pembangunan pemuda tersebut.
Ia pun menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten/kota, mengingat aktivitas kepemudaan berlangsung langsung di daerah.
“Peran kabupaten/kota sangat signifikan, karena pemuda beraktivitas di sana. Banyak program dan kegiatan kepemudaan dilaksanakan di tingkat daerah. Karena itu, koordinasi tidak hanya di lingkup provinsi, tetapi juga intens dengan pemerintah kabupaten/kota,” tegas Budiono.
Dengan sinergi yang semakin kuat antarperangkat daerah dan dukungan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis IPP akan terus meningkat dan mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing, berkarakter, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Editor : Arif Subekti