JAKARTA - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang direncanakan berlangsung di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi melibatkan provinsi lain sebagai daerah penyangga. Wacana tersebut masih menunggu keputusan resmi dari KONI Pusat.
Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, usai bertemu Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dan Sekretaris Jenderal KONI Pusat Ade Lukman di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tidak hanya menegaskan NTT dan NTB sebagai tuan rumah bersama, tetapi juga menyoroti kesiapan serta ketersediaan venue pertandingan.
Erick menegaskan, pemerintah tidak menginginkan pembangunan fasilitas olahraga baru untuk PON 2028. Kebijakan ini selaras dengan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri guna mengoptimalkan pemanfaatan sarana olahraga yang sudah tersedia di berbagai daerah.
“Dengan situasi saat ini memang pembangunan fasilitas tambahan itu tidak memungkinkan. Dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri Pak Tito, masih banyak fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, yang belum dimaksimalkan. Jadi salah satunya tidak ada venue baru,” ujar Erick.
Berdasarkan kondisi tersebut, ia mendorong agar KONI bersama pemerintah daerah NTT dan NTB menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) guna membuka peluang keterlibatan provinsi lain yang memiliki infrastruktur memadai sebagai pendukung pelaksanaan PON.
Menurutnya, status tuan rumah tetap berada di tangan NTT dan NTB. Namun, sejumlah cabang olahraga dapat dipertandingkan di provinsi lain yang siap dari sisi fasilitas.
“Saya sangat terbuka, tetapi saya menunggu keputusan KONI. Setelah itu baru saya keluarkan surat resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana sebagai penyangga,” katanya.
Erick menekankan pentingnya payung hukum sebelum keputusan tersebut ditetapkan. Ia tidak ingin kebijakan yang diambil justru menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
“Payung hukumnya harus ada. Jangan sampai nanti secara audit pemerintahan menjadi isu administrasi baru. Jadi saya minta dasar hukumnya jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, Erick menyampaikan apresiasi kepada NTT dan NTB yang bersedia menjadi tuan rumah PON 2028.
Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen membangun olahraga di kawasan Indonesia Timur yang selama ini menyimpan banyak potensi atlet berbakat.
“Kita tahu banyak bakat luar biasa dari Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku. Di sinilah keberpihakan kita menjadi nyata,” ujarnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan PON tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai APBD tidak mencukupi karena banyak kepentingan lain yang juga harus dipenuhi untuk masyarakat, bukan hanya olahraga,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenpora akan mengirimkan tim secara bertahap untuk memantau kesiapan daerah. Namun, langkah tersebut baru akan dilakukan setelah adanya keputusan dan payung hukum resmi dari KONI Pusat.
Editor : Arif Subekti