MARTAPURA – Kondisi memprihatinkan Stadion Mini Barakat Martapura akhirnya mendapat perhatian serius. Pemkab Banjar menggelontorkan anggaran Rp6 miliar untuk tahap awal rehabilitasi stadion yang selama lebih dari satu dekade nyaris tak tersentuh perbaikan.
Pantauan Radar Banjarmasin pada Kamis (26/6), wajah stadion yang berada di Jalan Albasia yang tak jauh dari Polsek Martapura Kota ini tampak kumuh dan tak terurus. Tribun rusak, atap bolong, pagar jebol, tembok retak, hingga loket tiket dipenuhi coretan vandalisme.
Rumput liar tumbuh di mana-mana, sampah sisa makanan ringan juga berserakan. Bahkan sebagian warga sekitar menyebut lokasi ini sering jadi tempat pacaran.
Kasi Humas KONI Banjar, Adi Permana tak menampik kondisi tersebut. “Terakhir direhab zaman Bupati Khairul Saleh. Artinya sudah lebih dari 10 tahun,” katanya.
Adi juga menyebut kondisi lapangan sudah bergelombang dan berbahaya bagi atlet. “Risiko cedera tinggi. Tentu sangat disayangkan, apalagi ini fasilitas milik pemerintah,” keluhnya.
Adi berharap, Pemerintah Kabupaten Banjar dapat segera melakukan perbaikan terhadap Stadion Mini Barakat agar dapat digunakan oleh para atlet sepak bola maupun atlet cabang olahraga lainnya. “Semoga secepatnya diperbaiki,” harapnya.
Menjawab keluhan itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjar memastikan perbaikan mulai dilakukan tahun ini. Kabid Olahraga di dinas tersebut, Ahmad Yasser Noor Hafidz mengatakan proses lelang sudah berjalan. Ditargetkan pengerjaan fisik dimulai Agustus 2025.
“Rehab dilakukan bertahap. Tahap pertama fokus pembongkaran dinding dan lapangan. Di bawah lapangan juga akan dibuat drainase,” jelas Yasser.
Anggaran Rp6 miliar yang bersumber dari APBD dialokasikan untuk tahap pertama ini. Sementara untuk perbaikan tribun dan fasilitas lain akan masuk tahap kedua. “Targetnya, ke depan Stadion Mini Barakat bisa sesuai standar FIFA dan jadi kebanggaan warga Banjar,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, sejak pandemi 2021 lalu, alokasi anggaran perawatan stadion ini sempat terhenti karena fokus pemerintah daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief