BANJARMASIN- Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Kalimantan Selatan (Kalsel) angkat bicara setelah ramainya pemberitaan tentang tim sepak bola Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang didiskualifikasi dari ajang Kejurprov 2025 di Tanah Laut.
Sekretaris PSSI Kalsel Baktiansyah menjelaskan jika apa yang dilakukan oleh penyelenggara sudah sesuai dengan aturan yang disepakati oleh semua peserta sebelum kejuaraan itu dihelat.
Pada tanggal 12 April 2025 PSSI Kalsel telah melaksanakan Workshop yang dihadiri perwakilan setiap daerah. Di sana dibahas tentang rencana Kejurprov untuk sepak bola.
Dalam pertemuan itu telah disampaikan aturan-aturan khususnya yang berkenaan dengan para pemain. Aturan ini mengacu pada hasil rapat kerja provinsi KONI Kalsel 2024.
"Dalam aturan itu mengatur soal mutasi para pemain. Karena mutasi atlet ini yang sering bermasalah dalam setiap kejuaraan. Ini berkaca dari Porprov dan event lainnya," ungkapnya, Kamis (24/4/2025).
Salah satu aturan mutasi yang diharamkan oleh KONI yakni mutasi pemain antar provinsi. Hanya mutasi di dalam Provinsi Kalsel saja yang diperkenankan. Tapi juga ada syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Dan aturan ini sudah diketahui oleh pengurus PSSI di Kabupaten/Kota. Yang jadi permasalahan adalah pihaknya tetap memaksakan ingin memainkan pemain yang diambil dari luar provinsi.
"Mungkin karena sudah terlanjur berkumpul. Padahal tahu aja dengan aturan ini, bisa jadi pura-pura tidak tahu saja. Bahkan informasi aturan ini disebar luaskan di grup Kejurprov setelah pertemuan tanggal 12 April itu," jelasnya.
PSSI Kalsel lalu menerima data pemain dan dilakukan verifikasi agar menghindari keributan. Dalam hal ini PSSI Kalsel mengaku memegang teguh aturan yang dikeluarkan oleh KONI Kalsel.
"Tim-tim menyerahkan data melewati waktu yang telah disepakati yakni 20 April. Ada beberapa yang menyerahkan pada tanggal 22 April. Itu pun penyelenggara harus terus menghubungi dan mendesak mereka setelah itu data baru dikirim," terangnya.
Verifikasi terkait mutasi pemain yang dilihat dari kartu tanda penduduk (KTP). Hal ini untuk memastikan tidak ada pemain yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertama dicek tahun kelahiran dan kota kelahirannya. Jika pemain itu lahir di Kalimantan Selatan PSSI tidak lagi mencek kapan dibuat KTP tersebut.
Tetapi ketika pemain tersebut lahir di luar Kalsel maka PSSI memeriksa tahun pembuatan KTP nya. Apabila tahun pembuatan KTP di bulan Desember 2024 ke atas maka pemain tersebut dilarang bermain.
"Kami blok warna merah yang artinya pemain tidak lolos verifikasi. Dan dilarang main di Kejurprov dan Porprov," tegasnya.
Dari keseluruhan ada beberapa kabupaten yang pemainnya tidak lolos seleksi. Salah satunya adalah Kabupaten HST. Pihaknya menegaskan verifikasi ini dilakukan ke semua tim tidak tebang pilih.
"Saya ini orang HST. Secara hati pasti ingin HST menang, tapi secara aturan ya kita harus ikut walaupun ada yang merasa tidak enak," ungkapnya.
Namun saat tim sepak bola HST akan bertanding pada Rabu (23/4/2025) ternyata masih terdapat nama-nama pemain dalam daftar yang sebelumnya telah dilarang oleh PSSI.
Tim HST diberi kesempatan untuk menurunkan pemain yang kota kelahirannya di dalam Kalsel. Pengawas pertandingan meminta wasit melakukan kick off dengan pemain HST yang teleh lolos verifikasi saja.
"Namun ternyata tim HST keberatan dengan hal ini. Mereka tetap ingin semua pemain bisa bermain. Jelas ini tidak bisa dong," bebernya.
Inilah yang menjadi dasar mengapa tim HST kalah walkout. Mereka dianggap mengundurkan diri karena tidak mau bermain. Sampai wasit akhirnya memutuskan tim Tanah Bumbu sebagai pemenangnya.
Baktiansyah menekankan pentingnya menggunakan pemain lokal. Hal ini untuk membuat regenerasi tim sepak bola Kalsel kedepannya. Karena lewat Kejurprov dan Porprov ini akan lahir talenta asli Banua.
Ia percaya dengan bakat-bakat putra daerah tidak kalah dengan bakat pemain luar daerah. Hal ini telah dibuktikan pada ajang PON di Aceh 2024. Bahkan tim ini bisa menembus semifinal dengan materi pemain asli daerah.
"Kita ingin lagi mengulangi itu. Artinya putra daerah bila diberikan kesempatan mampu bersaing tingkat nasional. Harusnya kawan-kawan berpikir kesitu jangan hanya target juara instan dengan cabut pemain pindahkan KTP nya," pungkasnya.
Editor : Arif Subekti