RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM – Polemik ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait syarat pendidikan saat pencalonannya pada Pilpres 2024.
Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, permohonan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Berikut rangkuman perkembangan polemik tersebut.
1. Isu Pendidikan Muncul Jelang Pilpres 2024
Riwayat pendidikan Gibran menjadi perhatian publik pada 2023, ketika ia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Saat itu, latar belakang pendidikannya di luar negeri turut dipertanyakan. Pada November 2023, Kemendikbud Ristek memberikan penjelasan mengenai pendidikan Gibran yang berlanjut hingga jenjang sarjana melalui University of Bradford.
2. Gibran Menempuh Pendidikan di Singapura dan Australia
Gibran tercatat pernah bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, lalu melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Australia. Ia kemudian memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang pemasaran melalui University of Bradford dengan program yang ditempuh di Singapura. Meski memiliki gelar sarjana, persoalan yang belakangan diperiksa MK berkaitan dengan dokumen untuk membuktikan pemenuhan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.
3. Dokumen Penyetaraan Tahun 2019 Dipersoalkan
Surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kemendikbud pada Agustus 2019 menjadi salah satu dokumen yang disorot. Perhatian tertuju pada certificate of attendance atau sertifikat kehadiran dari program pendidikan Gibran di Australia. Dokumen tersebut dipersoalkan karena tidak secara langsung menerangkan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu.
4. Gugatan Diajukan ke MK
Sebanyak 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana, mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden, terutama penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri. MK kemudian memeriksa perkara tersebut sebelum membacakan putusan pada 6 Oktober 2026.
5. MK Menyoroti Bukti Pendidikan Setingkat SMA
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat kelulusan, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Hakim konstitusi Arsul Sani turut menjelaskan persoalan dokumen yang diperiksa, termasuk certificate of attendance. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari polemik, tetapi tidak serta-merta membuktikan bahwa Gibran melakukan tindak pidana.
6. Gugatan Tidak Dapat Diterima
MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dengan demikian, permintaan pembatalan jabatan Gibran tidak dikabulkan. Putusan tersebut juga bukan keputusan yang menyatakan Gibran terbukti melakukan pemalsuan ijazah.
7. Gibran Menghormati Putusan MK
Menanggapi putusan tersebut, Gibran menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung dan tetap berfokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Ia juga menyinggung riwayat pendidikannya yang berlanjut hingga jenjang sarjana di Singapura. Pernyataan itu menjadi respons atas polemik yang kembali mencuat.
8. Gibran dan Kemendikdasmen Diadukan ke Bareskrim
Pada 7 Oktober 2026, Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa mengadukan Gibran dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang isinya tidak benar terkait persyaratan pencalonan wakil presiden. Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, menyatakan pihaknya telah menerima tanda penerimaan pengaduan masyarakat. Namun, pengaduan tersebut bukan bukti bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana.
9. Polemik Berlanjut pada Proses Hukum
Polemik ini kini berpusat pada dokumen penyetaraan pendidikan, pemenuhan syarat pencalonan, dan tindak lanjut pengaduan ke Bareskrim. Putusan MK menyoroti bukti pendidikan yang diperiksa, tetapi gugatan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Sementara itu, pengaduan ke Bareskrim masih perlu dibedakan dari proses penyidikan maupun putusan pidana.
Editor : Tia Lalita Novitri