RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA - Ditutupnya sejumlah bandar udara di Indonesia karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) membuat jadwal penerbangan terganggu. Termasuk kalangan masyarakat Indonesia yang ingin berumrah.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta seluruh asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) segera melakukan langkah mitigasi dan memastikan jemaah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau memperoleh pelayanan dan pendampingan.
"Jemaah kami minta tetap tenang dan terus berkomunikasi dengan travel masing-masing. PPIU harus memastikan setiap jamaah memperoleh informasi yang cepat, jelas, dan akurat, mengenai status penerbangan serta penanganan yang sedang dilakukan," ujar Direktur Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Puji Raharjo di Jakarta, Senin (7/9).
Sebelumnya, operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terhenti sejak Minggu (6/9) karena imbas debu vulkanik erupsi Anak Krakatau. Aktivitas penerbangan dihentikan sementara demi keselamatan para penumpang. Perkembangan terbaru sampai Senin (7/9) Bandara Soetta masih ditutup sampai pukul 18.00 WIB.
Begitu juga dengan jemaah umrah yang akan pergi ke Tanah Suci maupun pulang ke Indonesia mengalami dampak penundaan. Puji mengatakan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait keberangkatan, kepulangan, transit, perubahan jadwal, maupun perubahan rute penerbangan.
Menurutnya, PPIU juga harus memastikan keberlanjutan pelayanan bagi jemaah yang mengalami penundaan keberangkatan maupun kepulangan. "Jemaah yang terdampak penundaan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian. PPIU harus memastikan kebutuhan jemaah tetap terlayani, termasuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pendampingan, dan kebutuhan dasar lainnya, sampai perjalanan dapat dilanjutkan," kata Puji.
Kemenhaj juga meminta PPIU aktif berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, pengelola bandara, otoritas penerbangan, penyedia layanan di Arab Saudi, serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh kepastian jadwal dan alternatif perjalanan bagi jemaah.
Koordinasi juga dilakukan Kemenhaj dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan kondisi penerbangan serta memastikan penanganan jamaah berlangsung secara terkoordinasi.
"Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun di negara transit terpantau dengan baik. Prinsipnya, tidak boleh ada jemaah yang kehilangan pendampingan atau tidak memperoleh kepastian pelayanan," kata Puji Raharjo.
Kemenhaj juga meminta asosiasi PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan PPIU membantu menjangkau seluruh penyelenggara, termasuk PPIU di luar keanggotaan asosiasi, sehingga penanganan jemaah terdampak dapat dilakukan secara menyeluruh. (jp/az/mof)
Editor : Arief M