RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus bersuara soal dugaan pemberian uang kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin.
Ia meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka segera memberikan penjelasan terkait dugaan pemberian uang itu. Menurutnya, klarifikasi dari Gibran diperlukan agar tidak menimbulkan polemik dan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. "Dia (Gibran) harus mengklarifikasi bahwa tidak benar dia membayar mahasiswa. Walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik, tapi dia perlu bersuara," tegas Deddy, Kamis (25/6).
Anggota Komisi II DPR itu menilai, isu dugaan pemberian uang tersebut berpotensi menjadi bola liar yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, jika tidak segera dijelaskan secara terbuka.
Ia menyoroti perubahan agenda mahasiswa yang awalnya berencana menggelar demonstrasi, namun berujung pada pertemuan dengan Wapres di kantornya. Proses yang menyebabkan perubahan agenda tersebut perlu diungkap secara jelas kepada publik. "Gimana sih duduk perkara bisa mahasiswa itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor Wakil Presiden? Itu kan harus dijelaskan secara terang benderang," ujarnya.
Deddy mendorong Gibran untuk menelusuri pihak yang diduga memberikan uang kepada mahasiswa. Ia menilai sumber dana tersebut harus diketahui agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik yang melanggar hukum maupun kepentingan politik tertentu.
“Jangan-jangan itu uang hasil pungli, atau apakah memang ada operasi politik? Nah, ini kan harus terang benderang. Kita sedang menunggu bagaimana Wakil Presiden memberikan penjelasan yang masuk akal dan bisa dipercaya tentang persoalan suap-menyuap mahasiswa ini untuk kepentingan politik,” tegas Deddy.
Ketidakjelasan informasi terkait persoalan tersebut dapat berdampak negatif terhadap citra pemerintah. Deddy menilai muncul kesan bahwa Gibran sedang ditempatkan sebagai figur yang paling responsif terhadap aspirasi masyarakat di tengah berbagai kritik yang dihadapi pemerintah.
"Ini kan seolah-olah sedang berupaya menarik dia menjadi episentrum perhatian sebagai pihak yang mau mendengar pada saat pemerintah sedang terpojok. Ini kan aneh kalau menurut saya," jelasnya.
Deddy juga berpandangan, penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pemerintah semestinya dilakukan melalui kementerian atau lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi tuntutan yang disampaikan, bukan langsung kepada Wapres secara mendadak.
"Harusnya kan minimal mahasiswa itu kalau harus bertemu dengan pemerintah, silakan ketemu dengan Menseskab, silakan ketemu dengan Menko Polhukam, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tuntutan aspirasi mereka," pungkasnya.
Editor : Arief