RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp49,80 triliun kepada Komisi XII DPR RI. Pagu tersebut naik jika dibandingkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp47,13 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pagu tersebut akan digunakan untuk tiga program utama Kemenkeu. Yaitu, fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan. “Pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 yang diusulkan sebesar Rp49,80 triliun,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/6).
Purbaya menjelaskan, pagu tersebut akan digunakan untuk fungsi pelayanan sebesar Rp45,52 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar Rp3,99 triliun.
Ia menjelaskan, bahwa pagu tersebut berasal dari rupiah murni sebesar Rp39,32 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp102,15 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp10,38 triliun. “Program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi Rp 36,33 miliar, yang bersumber dari rupiah murni,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, selanjutnya berasal dari program pengelolaan penerimaan negara Rp1,62 triliun dan pengelolaan belanja negara Rp14,12 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Kemudian, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko dengan anggaran Rp194,68 miliar. “Ini bersumber Rp93,63 miliar dari rupiah murni dan Rp101,04 miliar dari PNBP,” paparnya.
Kemudian, terakhir adalah program dukungan manajemen sebesar Rp47,93 triliun yang didanai dari rupiah murni Rp37,55 triliun, PNBP Rp1,10 triliun dan BLU sebesar Rp10,37 triliun.
Ia mengatakan, anggaran ini diperlukan agar Kemenkeu dapat melaksanakan tugas untuk menjaga perekonomian nasional dan mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif. “Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Editor : Arief