RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meski menuai kritik dan tuntutan dari sejumlah mahasiswa. Menurutnya, program tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda, sekaligus menekan angka stunting.
Ia memastikan Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melanjutkan pelaksanaan program sambil melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola di berbagai sektor. “Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” kata Qodari, Minggu (14/6).
Ia menjelaskan, setiap program pemerintah memang menghadapi tantangan dalam tahap implementasi. Menurutnya, perbedaan kondisi di lapangan membuat dinamika dan persoalan operasional tidak dapat dihindari.
“Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” tuturnya.
Meski demikian, Qodari menegaskan berbagai kendala tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program yang dinilai telah memberi manfaat bagi masyarakat. “Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ucapnya.
Qodari mengklaim, program MBG telah membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah yang kini lebih rutin mendapatkan sarapan dan makanan bergizi. Pemerintah, lanjutnya, saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan program.
Evaluasi tersebut mencakup penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga pelibatan vendor lokal dalam distribusi makanan. “Yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” imbuhnya.
Diketahui, penghentian program MBG menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar BEM Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa lainnya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Massa mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Editor : Arief