RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA - Lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada awal 2026 memaksa pemerintah bergerak cepat. Pendekatan lama yang reaktif kini ditinggalkan, diganti dengan strategi pencegahan yang lebih terstruktur dan menyentuh hingga tingkat desa.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan 2026. Satgas ini dirancang untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan respons cepat di lapangan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pola penanganan karhutla harus berubah total.
“Pengendalian karhutla tidak bisa lagi reaktif. Kita harus mengedepankan pencegahan yang terstruktur, terpadu, dan respons cepat hingga ke lapangan,” ujarnya saat memimpin apel kesiapsiagaan, Rabu (22/4/2026).
Data KLH/BPLH menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Hingga awal tahun ini, jumlah titik panas mencapai 3.609—melonjak tiga kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Luas lahan terbakar pun menembus lebih dari 32 ribu hektare hingga Februari 2026.
Wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi yang paling terdampak.
Ancaman belum berhenti. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dan kering, dipicu oleh fenomena El Nino lemah hingga moderat. Kondisi ini berpotensi memperparah kebakaran, terutama di daerah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat.
Sebagai respons, Satgas Karhutla 2026 akan menguatkan sistem pencegahan berbasis early fire response. Posko pengendalian akan diaktifkan hingga wilayah desa, khususnya di daerah rawan.
Tak hanya itu, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan pemerintah daerah dan dunia usaha juga terus ditingkatkan.
Upaya teknis difokuskan pada wilayah gambut yang sangat rentan terbakar. Pemerintah mendorong perbaikan tata kelola air melalui pembangunan sekat kanal, sumur bor, dan embung sebagai sumber air pemadaman.
Hanif menekankan, kunci keberhasilan ada pada kolaborasi semua pihak.
“Sinergi lintas sektor mutlak diperlukan—mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, dunia usaha, hingga masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla menjadi lebih sistematis, cepat, dan efektif, sekaligus menekan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan perekonomian.
“Kita harus bergerak tanpa kompromi. Ini soal keselamatan masyarakat dan masa depan bangsa,” pungkas Hanif.
Editor : Eddy Hardiyanto