JAKARTA – Masyarakat tidak perlu lagi menyertakan KTP pemilik lama kendaraan bekas yang sudah berpindah tangan. Korlantas Polri meningkatkan layanan publik dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Termasuk untuk STNK dari kendaraan yang sudah diperjualbelikan.
Menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo kebijakan itu merupakan salah satu ikhtiar untuk memastikan seluruh kendaraan bermotor teregistrasi sesuai aturan dan ketentuan. Karena itu, perpanjangan STNK tanpa KTP pemilik lama tidak berlaku selamanya alias hanya sementara.
Wibowo menjelaskan, bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi. Baik saat mendaftarkan kendaraan baru, pengesahan tahunan, perpanjangan lima tahunan, maupun registrasi saat terjadi perubahan kepemilikan. Tujuannya bukan hanya untuk memastikan setiap kendaraan bermotor teregistrasi, melainkan demi keamanan dan kenyamanan pemilik.
”Aturannya setiap kendaraan yang sudah berpindah tangan wajib untuk dibalik nama. Tapi, dengan berbagai macam pertimbangan, waktu, biaya, segala macam, mungkin masyarakat datang ke Samsat tidak siap untuk biaya balik nama, hanya siap untuk bayar pajak saja, sehingga kami berikan kesempatan untuk balik nama di tahun depan,” terangnya, Rabu (15/4).
Namun demikian, Wibowo menekankan bahwa petugas di lapangan akan tetap menjalankan protap. Yakni dengan mengarahkan setiap kendaraan yang sudah berpindah tangan atau diperjualbelikan untuk di balik nama. Jika pemilik kendaraan belum memiliki biaya untuk balik nama dan tidak punya akses terhadap KTP pemilik lama, petugas akan tetap melayani.
”Karena banyak pertimbangan, mungkin masyarakat belum siap tahun ini (untuk balik nama), kami berikan kesempatan maksimal untuk balik nama di tahun depan dengan mengisi surat pernyataan, formulir pernyataan yang berisi tentang bahwa yang bersangkutan adalah sebagai pemilik sah kendaraan dengan nomor sekian, sekian, sekian, sekian,” paparnya.
Selain itu, pemilik kendaraan bakal diminta mengajukan permohonan blokir atas kendaraan tersebut dan menyatakan siap untuk melakukan proses balik nama tahun depan. Wibowo menyebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri sangat sederhana. Semua dilakukan atas dasar permintaan masyarakat dan demi kepentingan masyarakat.
“Kami ingin mengakomodasi keluhan masyarakat. Sesuai dengan kebijakan bapak kapolri, kami harus selalu mentransformasi bidang pelayanan publik. Keluhan masyarakat saat ini yang nyata dan real dan memang banyak adalah itu. Pokoknya kami berikan solusi. Kewajiban normatifnya harus balik nama. Tapi tadi, kami mempertimbangkan mungkin waktu atau mungkin masyarakat datang uangnya hanya untuk bayar pajak saja,” tegasnya.
Ia menekankan, pengurusan surat-surat kendaraan bermotor harus tetap disertai KTP. Khusus kendaraan yang sudah berpindah tangan, KTP pemilik lama tidak akan dipersoalkan. Tentu dengan tahapan yang sudah dia jelaskan. Yakni pemilik kendaraan membuat pernyataan akan melakukan balik nama kendaraan tahun depan. “Beban biaya balik nama sudah ditiadakan, artinya 0 rupiah. Kemudian masyarakat tinggal membayar PNBP saja. Kalau motor itu Rp385 ribu, kemudian mobil Rp675 ribu,” ujarnya.
Editor : Arief