JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah langsung kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada Kamis (12/3) malam.
“Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tetap mengedepankan scientific crime investigation,” kata Listyo, Minggu (15/3).
Polri menggunakan metode penyidikan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan serta teknologi forensik untuk mencari kebenaran objektif. Metode ini mengutamakan bukti fisik dan analisis ahli, seperti laboratorium forensik, DNA, analisis digital, dan kedokteran forensik, dibandingkan sekadar keterangan saksi atau tersangka.
Ia menyatakan, saat ini Polri tengah mengumpulkan berbagai informasi terkait kasus tersebut. Setiap informasi yang diperoleh sedang didalami secara bertahap. Selain itu, Polri juga berencana membuka Posko Pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi dapat menyampaikan laporan secara langsung. “Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat, kita akan memberikan jaminan perlindungan,” ujarnya.
Listyo menambahkan, jajarannya akan terus bekerja dan secara berkala menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada publik. “Karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden,” tegasnya.
Sebelumnya, Polri juga telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan rekaman kamera pengawas (CCTV). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pengungkapan pelaku. “Pengumpulan berbagai alat bukti digital, termasuk CCTV, saat ini sedang dalam proses analisis lebih lanjut. Harapannya pelaku dapat segera teridentifikasi,” kata Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir, Jumat (13/5).
Sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkumpul secara damai.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menanggapi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Ia menegaskan, komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi HAM tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi bagian penting dalam tata kelola negara.
“Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa komitmen pemerintah dalam perlindungan dan penghormatan HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai tidak berubah, sebagaimana tercantum dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah kita ratifikasi melalui UU Nomor 12 tahun 2005,” kata Mugiyanto, Minggu (15/3).
Editor : Arief