JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak dirancang sebagai proyek bisnis. Program ini lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat miskin, khususnya anak-anak.
Nanik mengungkapkan, gagasan MBG berawal dari pengalaman pribadi pada 2012 ketika menyaksikan warga di Cilincing, Jakarta Utara, mengais sisa makanan buruh pabrik untuk dibawa pulang. “Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang layak,” ujarnya, Sabtu (7/3).
Menurut Nanik, MBG dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi yayasan pendidikan, sosial, dan keagamaan untuk mengelola dapur MBG.
Kebijakan ini bertujuan agar lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga mendapat dukungan memperbaiki fasilitas mereka. “Insentif yang ada diharapkan bisa digunakan untuk membenahi pondok atau sekolah, karena kebutuhan makan sudah dipenuhi negara,” jelasnya.
Namun, dalam perkembangannya muncul pihak-pihak yang mendirikan yayasan semata-mata untuk mengelola dapur MBG dengan orientasi bisnis. “Hal di luar dugaan terjadi. Ketika target program dipercepat, muncullah ‘ternak yayasan’. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkap Nanik.
Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi menimbulkan kecemburuan dan menyimpang dari semangat awal program. Ia menyoroti adanya pengelola dapur yang lebih berorientasi pada keuntungan sehingga fasilitas dan standar operasional tidak diperhatikan. “Orientasinya bisnis. Akibatnya fasilitas pun tidak dipikirkan, peralatan rusak tidak diganti karena dihitung sebagai biaya bisnis,” katanya.
BGN, tegasnya akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara MBG. Kontrak kerja sama hanya berlaku satu tahun dan dapat dihentikan bila ditemukan penyimpangan. “Kami akan luruskan kembali bahwa MBG bukan bisnis, melainkan program kemanusiaan. Kalau ada yang hanya berpikir soal uang, kerja sama akan kami hentikan,” tegasnya.
Nanik juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional. “Ikuti juknis dan SOP yang ada,” tekannya.
Editor : Arief