JAKARTA – Usai deklarasi di Jakarta Convention Center, Senayan, Sabtu (17/1). Partai Gema Bangsa menyatakan dukungan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada pemilu 2029 mendatang.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq mengungkap alasannya. Menurutnya, membangun Indonesia tidak cukup 5 tahun. Butuh waktu minimal 10 tahun bagi seorang presiden di Indonesia untuk mewujudkan gagasan-gagasannya. Karena itu, Partai Gema Bangsa menilai bahwa periode pertama Presiden Prabowo harus dilanjutkan sampai periode kedua.
”Membangun Indonesia yang begitu besar itu nggak cukup 5 tahun, nggak realistis kalau hanya satu periode. Dua periode itu syarat minimal seorang pemimpin itu bisa teruji, apakah yang menjadi bagian dari gagasannya atau misi perjuangannya itu bisa tercapai atau tidak,” katanya.
Jika hanya 5 tahun atau satu periode, Rofiq menilai tidak ada banyak hal yang dapat dihasilkan. Lain soal bila 10 tahun, dia percaya gagasan-gagasan dari Presiden Prabowo akan benar-benar terasa manfaat dan dampaknya. ”Kalau hanya 5 tahun menurut saya tidak akan menghasilkan, tidak banyak yang dihasilkan. Tapi, kalau 10 tahun saya yakin bisa kita rasakan, ada dampak,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa desentralisasi politik yang diusung oleh Partai Gema Bangsa tidak selalu selaras dengan pemikiran parpol lain. Termasuk yang saat ini berada di belakang Presiden Prabowo sebagai partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Menurutnya, perbedaan-perbedaan itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Bahkan bisa menjadi sumbangsih untuk membangun bangsa. “Bapak Prabowo itu kami dukung, yes. Tetapi, untuk membangun bangsa ini tentu kami punya idealisme, punya gagasan yang belum tentu sama dengan siapapun. Karena kami ini kan sebenarnya bagian dari antitesa partai-partai yang lain. Ketika perilaku yang sangat sentralistik itu merugikan demokrasi di akar rumput, maka kita mencoba berbeda dengan memberikan keleluasaan dan kebebasan,” bebernya.
Karena itu, Partai Gema Bangsa mengusung desentralisasi politik. Dengan cara itu, pihaknya memberikan keleluasaan dan kebebasan lebih luas kepada para pengurus partai di daerah. Misalnya di Lhokseumawe, jajaran pengurus Partai Gema Bangsa di daerah tersebut 100 persen perempuan. Laki-laki tidak boleh menjadi pengurus, mereka hanya menjadi kader atau calon. ”Dilarang untuk jadi pengurus, tapi menjadi anggota, menjadi calon boleh. Tapi itu, itu sesuatu yang unik ya, biar mereka berimprovisasi karena itu bagian dari desentralisasi,” ujarnya.
Editor : Arief