Sikap tersebut ia sampaikan usai kegiatan penanaman pohon di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Jumat (21/11/2025), di tengah menguatnya isu pemakzulan di kalangan nahdliyin.
Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya hanya akan mundur jika permintaan itu datang dari organ resmi PBNU, yakni Majelis Tingkat Tinggi (Matingi) atau Tanwiriyah.
“Saya siap mundur kalau yang meminta adalah Matingi atau Tanwiriyah. Kalau individu atau kelompok, ya bukan urusan saya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga mekanisme organisasi dan tidak terprovokasi tekanan eksternal.
Polemik bermula dari pertemuan tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (20/11/2025), yang dihadiri perwakilan 15 ormas Islam besar, termasuk Muhammadiyah, Persis, dan GP Ansor.
Pertemuan itu menghasilkan resolusi mendesak Gus Yahya mundur karena dinilai terlibat dalam proyek IKN yang disebut bertentangan dengan fatwa ulama NU.
Mereka menuduh proyek tersebut didanai pihak asing yang dianggap bermasalah secara ideologis, serta meminta pencabutan fatwa dukungan terhadap IKN dan pembentukan tim investigasi independen.
Gus Yahya membantah keras seluruh tuduhan. Ia menyebut isu tersebut sebagai fitnah dan menjelaskan kehadirannya dalam rapat koordinasi IKN pada 14 November 2025 murni atas undangan pribadi.
“Saya hadir sebagai tokoh masyarakat, bukan mewakili NU. Saya bahkan menolak undangan sebelumnya,” tegasnya.
Ia juga menyebut para peserta rapat justru mengapresiasi peran NU menjaga kerukunan nasional. “Mereka bilang kagum pada NU. Jadi ini fitnah murahan,” ungkapnya.
Situasi memanas setelah tokoh seperti Bachtiar Nasir dari GNPF-MUI memimpin aksi di depan kantor PBNU Jakarta, diikuti sekitar 100 peserta.
Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas pimpinan PBNU. Namun, Gus Yahya menilai seruan itu tidak mewakili mayoritas nahdliyin.
Ia mengimbau warga NU tetap menjaga ukhuwah dan tak terpecah oleh manuver politik. “Jangan sampai umat Islam terpecah. Kita harus jaga persatuan,” pesannya.
Meski kritik meningkat, dukungan ulama senior terhadap Gus Yahya masih solid. Pemerintah melalui Kemenag mengajak semua pihak menempuh dialog inklusif demi menjaga peran NU sebagai perekat bangsa.
Hingga kini PBNU belum mengeluarkan pernyataan resmi atas resolusi ormas tersebut. (*)
Editor : M. Ramli Arisno