JAKARTA - Memasuki usia kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun, isu pemberantasan korupsi masih menjadi sorotan publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, momen ini seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan sekadar euforia perayaan.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal bahaya Serakahnomics yang menggerogoti kepentingan rakyat. Namun, ICW mengingatkan potensi praktik serakah tersebut justru nyata terlihat dalam program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW, Nisa Zonzoa, menyebut anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp 355 triliun patut diwaspadai. Karena menyedot 44 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun.
"Seharusnya dana pendidikan yang begitu besar diprioritaskan untuk memperkuat kualitas guru, memperbaiki fasilitas sekolah, serta memperluas akses pendidikan. Namun, yang terjadi justru porsi terbesar digelontorkan untuk program MBG yang menyisakan banyak tanda tanya soal transparansi dan akuntabilitas," kata Nisa, Senin (18/8).
Menurutnya, program MBG yang kerap dipoles dengan narasi keberhasilan masih menyimpan berbagai masalah di lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidakjelasan implementasi di sekolah, keterlambatan distribusi makanan, pelibatan unsur militer, hingga kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi.
"Jika kondisi ini terus dibiarkan, sangat mungkin terjadi kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat," tambah Nisa.
Lebih lanjut, Nisa menyoroti kecenderungan pejabat pemerintah yang mengaitkan MBG dengan capaian-capaian bombastis, seperti peningkatan kemampuan bahasa Inggris peserta didik. Ia menilai, retorika semacam ini hanya memperlihatkan upaya mempercantik program tanpa bukti nyata yang terukur.
"Alih-alih fokus pada kualitas pendidikan, pemerintah justru sibuk menjual retorika," ujarnya.
ICW juga menilai program MBG rentan dijadikan proyek politik. Dengan anggaran jumbo, risiko penyalahgunaan sangat tinggi, terutama dalam proses pengadaan dan distribusi.
"MBG bisa saja berubah menjadi proyek pencitraan politik yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara publik ditekan untuk menanggung biayanya," tutur Nisa.
Ia menambahkan, dalam konteks krisis fiskal dan kebutuhan rakyat yang lebih mendesak, pengalokasian dana sebesar itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
"Fakta bahwa hampir separuh anggaran pendidikan tersedot hanya untuk MBG memperlihatkan adanya pembajakan kepentingan publik. Padahal, masih banyak sekolah rusak, guru honorer tidak sejahtera, dan akses pendidikan di daerah tertinggal belum merata," jelasnya.
Menurut Nisa, istilah Serakahnomics yang disinggung Presiden justru relevan untuk menggambarkan kondisi saat ini. Ia menilai, praktik kebijakan yang rakus sumber daya negara dengan mengorbankan rakyat sudah tampak jelas.
"Yang disebut Serakahnomics itu ada di depan mata kita. Publik harus kritis agar uang rakyat tidak habis hanya untuk program yang penuh masalah," tegasnya.
Karena itu, ICW mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen anggaran MBG secara transparan, memperkuat mekanisme pengawasan, serta melibatkan masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan.
"Tidak ada makan siang yang gratis. Kalau tidak dikawal, Rp355 triliun itu bisa berubah menjadi ladang bancakan korupsi baru," pungkasnya.
Editor : Arief