KPU Usul PSU Pilkada Digelar Sabtu

Muhammad Syarafuddin • Dipublikasikan Jumat, 28 Februari 2025 | 22:40 WIB
HAK PILIH: Penyandang disabilitas tunanetra saat mengikuti Pilkada 2024 di TPS 007 Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (27/11/2024).
HAK PILIH: Penyandang disabilitas tunanetra saat mengikuti Pilkada 2024 di TPS 007 Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

JAKARTA - KPU RI mengusulkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 hasil putusan sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 daerah, dapat pada digelar hari Sabtu.

Pertimbangan itu karena hari libur, sehingga tak menggangu aktivitas lainnya.

"Hari Sabtu menjadi pilihan kebijakan kami karena pertimbangannya hari libur, tidak perlu ada kebijakan hari yang diliburkan," kata Anggota KPU RI Idham Holik saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut Idham, mayoritas masyarakat libur pada hari Sabtu, sehingga tingkat partisipasi pemilih diharapkan bisa lebih maksimal.

"Sebagaimana faktor sosiologis pada hari Sabtu masyarakat biasanya lebih banyak di rumah sehingga memungkinkan menggunakan hak pilihnya dan kami harap tingkat partisipasi dapat meningkat," ucap Idham.

Idham lantas merinci usulan tanggal pelaksanaan PSU dari lima kluster batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mulai dari, 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, hingga 180 hari sejak putusan dibacakan, pada Senin (24/2).

Ia mengusulkan, batas waktu 30 hari, bisa dilaksanakan pada 22 Maret 2025. Batas waktu 45 hari, pada 5 April 2025. Batas waktu 60 hari, 19 April 2025. Batas waktu 90 hari, 24 Mei 2025. Sementara, batas waktu 180 hari tanggal 9 Agustus 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan, 26 perkara sengketa Pilkada yang gugatannya dikabulkan MK, terdiri dari 24 pemungutan suara ulang (PSU), 1 rekapitulasi suara ulang, dan 1 perbaikan keputusan KPU.

Iamerinci, dari 24 daerah yang diperintahkan untuk menggelar PSU tersebut, sebanyak 14 daerah harus menggelar PSU di seluruh TPS, dan beberapa daerah lainnya ada yang hanya PSU di beberapa TPS.

"Ada yang rekapitulasi, ada yang perbaikan keputusan, dan seterusnya,” ujar Afif.

Afif menekankan, putusan MK juga mengamanatkan terkait batas waktu penyelenggaraan PSU yang berbeda-beda di sejumlah daerah. Dia menyebut, ada empat daerah yang mendapatkan batas waktu untuk menggelar PSU selama 30 hari.

Selain itu, lanjut Afif, terdapat lima daerah yang diberi tenggat waktu untuk melaksanakan PSU selama 45 hari. Kemudian, terdapat dua daerah yang diberi tenggat waktu selama 60 hari untuk menggelar PSU. 

24 Daerah PSU

1. Kabupaten Pasaman
2. Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kabupaten Boven Digoel
4. Kabupaten Barito Utara
5. Kabupaten Tasikmalaya
6. Kabupaten Magetan
7. Kabupaten Buru
8. Provinsi Papua
9. Kota Banjarbaru
10. Kabupaten Empat Lawang
11. Kabupaten Bangka Barat
12. Kabupaten Serang
13. Kabupaten Pesawaran
14. Kabupaten Kutai Kartanegara
15. Kota Sabang
16. Kabupaten Kepulauan Talaud
17. Kabupaten Banggai
18. Kabupaten Gorontalo Utara
19. Kabupaten Bungo
20. Kabupaten Bengkulu Selatan
21. Kota Palopo
22. Kabupaten Parigi Moutong
23. Kabupaten Siak
24. Kabupaten Pulau Taliabu.

Editor : Arief M
Sumber : Jawa Pos
Pilkada kpu psu