RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, MARTAPURA - Sebagai salah satu daerah penyangga utama di Kalsel, Kabupaten Banjar kini menghadapi tantangan demografi yang kompleks. Di satu sisi, daerah ini sukses menekan angka kelahiran menuju level ideal. Namun, di sisi lain performa perlindungan terhadap nyawa bayi masih tertinggal cukup jauh dan berada di atas rata-rata provinsi.
Potret krusial tersebut terungkap dari laporan terbaru Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel. Dari data tersebut, Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR) di Kabupaten Banjar saat ini bertengger di level 17,36 per 1.000 kelahiran hidup.
Angka ini menempatkan Kabupaten Banjar di zona merah karena berada di atas rata-rata IMR Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat sebesar 14,70. Jika dikomparasikan dengan daerah urban tetangga, ketimpangan kualitas layanan kesehatan anak ini terlihat kian mencolok.
Kota Banjarbaru, misalnya, telah sukses menekan angka kematian bayi hingga menyentuh level terendah di Kalsel, yakni 10,92 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi kurang ideal di Kabupaten Banjar tidak hanya terjadi pada kelompok umur bayi. Indikator mortalitas anak juga mencatatkan angka yang memerlukan perhatian serius.
Angka Kematian Anak (Child Mortality Rate/CMR) di daerah ini tercatat sebesar 3,16 per 1.000 anak usia 1–4 tahun. Sementara itu, Angka Kematian Balita (Under-Five Mortality Rate/U5MR) merangkak naik hingga menyentuh angka 20,52 per 1.000 kelahiran hidup.
Kontras dengan rapor merah di sektor mortalitas, Kabupaten Banjar justru mencatatkan performa yang cukup stabil dan terkendali di sektor fertilitas. Laporan SUPAS 2025 menunjukkan Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Banjar berada di angka 2,25.
Rasio ini mengindikasikan bahwa rata-rata seorang perempuan di Kabupaten Banjar melahirkan sekitar dua hingga tiga anak selama masa reproduksinya. Angka fertilitas ini dinilai sangat ideal karena selaras dengan rata-rata TFR tingkat provinsi yang berada di level 2,26.
Terkendalinya angka kelahiran di angka 2,25 tersebut menunjukkan bahwa program keluarga berencana dan edukasi kependudukan di Kabupaten Banjar berjalan cukup efektif di masyarakat.
Merspon itu, Pemkab Banjar bergerak cepat. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar langsung tancap gas melakukan intervensi kompetensi tenaga medis di lapangan. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Konseling Menyusui Metode 40 Jam yang digelar di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Banjarbaru, sejak 2 hingga 6 Juni 2026.
Sebanyak 25 tenaga kesehatan (nakes) dari berbagai fasilitas layanan kesehatan se-Kabupaten Banjar digembleng secara intensif untuk memperkuat Program Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).
Kurangnya pemahaman keluarga mengenai Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif dituding menjadi salah satu faktor non-medis yang rentan mengancam nyawa bayi di bawah usia satu tahun.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, menegaskan bahwa nakes di lini terdepan harus memiliki peran strategis sebagai pendamping sekaligus edukator yang kompeten bagi ibu menyusui. “Kami berharap para peserta mampu menjadi konselor menyusui yang kompeten di wilayah kerjanya masing-masing,” ujar Noripansyah.
Ia menambahkan, keberhasilan memotong mata rantai kematian bayi dan stunting tidak bisa bertumpu pada pundak nakes semata, melainkan butuh sokongan masif dari keluarga dan lingkungan sosial.
“Melalui para konselor ini, kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa pemenuhan hak ASI eksklusif adalah benteng pertama kita untuk menyelamatkan nyawa bayi sekaligus memotong mata rantai stunting di Bumi Barakat,” katanya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief