Berdasarkan data terbaru, cakupan KB aktif mencapai 71,61 persen atau 60.642 dari total 84.681 Pasangan Usia Subur (PUS). Sementara itu, cakupan kebutuhan KB modern telah menyentuh angka 91,6 persen.
“Secara capaian sudah cukup baik, tetapi masih didominasi metode jangka pendek seperti pil dan suntik,” ujar Kabid Keluarga Berencana DPPKBPM Kota Banjarmasin, Rimalia, Rabu (14/4/2026).
Karena itu, pihaknya mulai mendorong pergeseran penggunaan ke metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti implan dan IUD. Metode ini dinilai lebih efektif, efisien, serta memiliki perlindungan lebih lama.
“Kalau MKJP, sekali pemasangan bisa bertahan hingga lima sampai sepuluh tahun. Ini tentu lebih efisien dibanding metode harian atau berkala,” jelasnya.
Untuk memperkuat program tersebut, digelar kegiatan pemantapan KB dan kesehatan reproduksi (kespro) di geber di lima kecamatan. Masing-masing kecamatan diikuti 50 bidan. Total keseluruhan 250 peserta yang mayoritas tenaga bidan. “Bidan menjadi ujung tombak pelayanan. Mereka yang langsung berinteraksi dengan masyarakat,” katanya.
Selain penguatan teknis, tenaga kesehatan juga dibekali kemampuan komunikasi persuasif agar mampu mengedukasi masyarakat secara efektif. Pasalnya, berbagai mitos masih menjadi penghambat rendahnya minat terhadap MKJP. Mulai dari kekhawatiran rasa sakit saat pemasangan hingga anggapan tidak nyaman saat digunakan. “Padahal dari sisi kesehatan, MKJP jauh lebih aman dan efektif,” tegasnya.
Momen pasca-persalinan pun menjadi fokus. Tenaga kesehatan diminta aktif menawarkan layanan KB kepada ibu setelah melahirkan. “Tanpa menunggu haid, ibu bisa kembali hamil saat masa nifas. Ini yang harus dicegah karena berisiko pada kesehatan ibu dan bayi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Kuin Raya, dr Sadiman menilai faktor sosial masih menjadi kendala utama. Mulai dari tingkat pendidikan, ekonomi, hingga budaya masyarakat. “Masih ada anggapan banyak anak banyak rezeki. Ini yang membuat sebagian masyarakat enggan ber-KB,” ujarnya.
Ia menambahkan meski layanan KB telah digratiskan, tidak serta-merta meningkatkan minat masyarakat. Edukasi yang belum merata menjadi faktor penyebab. “Perlu penyuluhan lebih masif, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah dengan tingkat pendidikan rendah,” katanya.
Menurutnya, program KB bukan untuk membatasi jumlah anak, melainkan memastikan kualitas generasi ke depan. “Kalau tidak diatur, dampaknya bisa ke stunting, gizi buruk, hingga beban ekonomi keluarga,” tegasnya.
Karena itu, tenaga kesehatan didorong lebih aktif turun langsung ke masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran. “Edukasi harus terus digencarkan. Di situlah tantangan terbesar kita,” pungkasnya.
Editor : Fauzan Ridhani