KOTABARU - Angka stunting di Kabupaten Kotabaru kembali menjadi sorotan setelah menunjukkan tren fluktuatif yang cukup tajam dalam empat tahun terakhir.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting sempat berada di 21,8 persen pada 2021, melonjak drastis ke 31,6 persen pada 2022, turun ke 20,1 persen pada 2023, namun kembali naik menjadi 23,2 persen pada 2024.
Kenaikan terbaru ini menimbulkan kekhawatiran akan konsistensi intervensi yang dilakukan pemerintah daerah. Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, menegaskan bahwa kondisi naik-turun tersebut menunjukkan program penanganan stunting belum berjalan optimal.
“Intervensi yang dilakukan selama ini belum konsisten dan perlu penguatan berbasis data yang lebih terintegrasi,” ujarnya saat membuka Pra-Musrenbang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (PPPS) di Kantor Bapperida, Jumat (27/3).
Pemerintah Kabupaten Kotabaru kini menargetkan penurunan angka stunting sejalan dengan sasaran nasional. Target ambisius dipatok hingga 14,4 persen pada 2029, dan terus ditekan hingga mencapai angka tunggal 5 persen pada 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.
Langkah ini merupakan mandat dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 serta Asta Cita ke-4 Presiden yang menempatkan sektor gizi sebagai prioritas utama.
Syairi menekankan pentingnya forum pra-musrenbang untuk membedah kendala teknis di tingkat kecamatan dan desa. Fokusnya adalah merumuskan program prioritas yang tidak sekadar berbasis anggaran, tetapi benar-benar menyentuh akar permasalahan di lapangan. “Kita harus memastikan program yang dijalankan mampu memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat di akar rumput,” tekannya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief