BANJARBARU - Kondisi dokter spesialis di Kalimantan Selatan masih menghadapi persoalan serius.
Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan RI per 2 Januari 2026 menunjukkan, persoalan utama bukan semata kekurangan jumlah dokter, melainkan ketimpangan sebaran antar wilayah dan antar rumah sakit.
Kondisi itu, layanan kesehatan di daerah masih sangat bergantung pada rumah sakit rujukan di perkotaan.
Berdasarkan data SISDMK, jumlah dokter spesialis yang tercatat aktif di rumah sakit se Kalsel mencapai 286 orang.
Komposisi tenaga medis tersebut didominasi oleh spesialis klinis utama. Dokter spesialis penyakit dalam tercatat paling banyak, yakni 58 orang, disusul spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) 50 orang, serta dokter spesialis anak 48 orang.
Sebaliknya, spesialis penunjang justru menjadi yang paling minim. Data SISDMK mencatat dokter radiologi hanya berjumlah 26 orang, sementara patologi klinik 29 orang. Padahal, kedua spesialisasi ini berperan krusial dalam penegakan diagnosis.
Keterbatasan dokter penunjang membuat banyak rumah sakit daerah tidak dapat memberikan layanan secara utuh dan harus merujuk pasien ke rumah sakit lain.
Kondisi serupa terlihat pada layanan bedah dan anestesi. Jumlah dokter bedah di Kalsel tercatat 35 orang, sementara dokter anestesi 40 orang.
Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan layanan operasi dan kegawatdaruratan medis di seluruh wilayah provinsi.
Ketimpangan distribusi dokter spesialis semakin nyata ketika ditinjau per rumah sakit. Data SISDMK menunjukkan konsentrasi dokter spesialis masih menumpuk di rumah sakit besar dan rumah sakit rujukan.
RSUD Ulin Banjarmasin tercatat memiliki jumlah dokter spesialis terbanyak, yakni 30 orang, disusul RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh dengan 25 orang, serta RSD Idaman Kota Banjarbaru sebanyak 21 orang.
Sebaliknya, sejumlah RSUD di kabupaten hanya memiliki belasan, bahkan kurang dari 10 dokter spesialis.
Beberapa rumah sakit tercatat hanya memiliki 2 hingga 4 dokter spesialis, dan ada pula RSUD yang belum memiliki dokter spesialis sama sekali.
Ketimpangan ini berdampak langsung pada kemampuan layanan rumah sakit daerah.
Dari sisi wilayah, data SISDMK juga memperlihatkan pola yang sama. Kota Banjarmasin menjadi pusat konsentrasi dokter spesialis dengan 12 dokter, disusul Kabupaten Banjar sebanyak 6 dokter.
Sementara itu, sebagian besar kabupaten lain di Kalsel hanya memiliki 1–3 dokter spesialis.
Kabupaten Tapin tercatat sebagai daerah dengan jumlah paling sedikit, yakni 1 dokter spesialis. Keterbatasan ini berimplikasi langsung pada layanan kesehatan masyarakat.
Rumah sakit di daerah dengan jumlah dokter spesialis terbatas harus mengandalkan sistem rujukan berlapis ke kota.
Akibatnya, antrean pasien menumpuk di rumah sakit rujukan, waktu tunggu layanan semakin panjang, dan risiko keterlambatan penanganan medis pun meningkat.
Data SISDMK juga mencatat bahwa dari total RSUD di Kalimantan Selatan, baru 17 RSUD atau 73,91 persen yang memenuhi standar minimal tujuh dokter spesialis dasar sebagaimana diatur dalam regulasi nasional.
Artinya, masih terdapat sekira seperempat RSUD yang belum mampu memenuhi standar layanan dasar secara optimal.
Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan dokter spesialis di Kalsel bersifat struktural dan berkelanjutan.
Jumlah dokter spesialis memang tersedia, namun distribusinya belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan kesehatan di daerah.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief