KOTABARU – Krisis dokter spesialis terus menghantui layanan kesehatan di Kabupaten Kotabaru, wilayah kepulauan yang dikenal memiliki tantangan geografis berat.
Hingga Oktober 2025, pemenuhan dokter spesialis di dua RSUD milik daerah baru mencapai 50 persen.
Jauh dari standar minimal pelayanan rujukan.
Menurut standar Kementerian Kesehatan, setiap RSUD setidaknya harus memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter subspesialis.
Namun hingga kini, Kotabaru masih tertatih memenuhi kebutuhan tersebut.
“Pemenuhan SDM kita masih separuh jalan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, Erwin Simanjuntak, Senin (24/11/2025).
Data SI-SDMK Kemenkes menunjukkan bahwa kekurangan dokter spesialis di Kotabaru terjadi karena berbagai faktor.
Pertama, geografis, yang membuat wilayah ini kurang diminati tenaga kesehatan.
Kedua, minimnya minat dokter spesialis untuk mengabdi di daerah terpencil.
Ketiga, tingginya angka keluar masuk tenaga spesialis, karena skema kerja masih berbasis kontrak, baik kontrak BLUD maupun program PGDS Kemenkes yang hanya dua tahun.
Masalah lain muncul dari RSUD Sengayam yang tidak termasuk lokus prioritas Program Quick Win Presiden dan RS Pengampu KJSU-KIA 2025, sehingga tidak masuk daftar penerima tujuh jenis spesialis dasar.
Meski begitu, Pemkab Kotabaru tak tinggal diam.
Melalui Seksi SDMK Bidang SDK Dinkes, berbagai upaya dilakukan untuk menarik minat dokter spesialis.
Pada 17 Oktober 2025 lalu, rombongan Pemkab Kotabaru dipimpin Sekda H Eka Saprudin bertemu langsung dengan Pusat Kebijakan Strategis Kemenkes RI dan Dinkes Kalsel untuk membahas percepatan pemenuhan SDM kesehatan.
Erwin menegaskan bahwa Pemkab Kotabaru berkomitmen memenuhi syarat agar RSUD masuk dalam program prioritas nasional.
“Kami akan mengusulkan kembali agar Kotabaru tetap menjadi lokus Program PGDS. Insentif dan fasilitas untuk dokter spesialis juga akan terus kami tingkatkan,” pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto