BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki serta pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang masih minim fasilitas dan tenaga medis.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin usai membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah se-Kalimantan Selatan, yang digelar di Banjarmasin, Selasa (11/11/2025).
H Muhidin mengatakan musyawarah ini menjadi wadah penting untuk menyusun strategi dan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan layanan kesehatan, agar program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sejalan dengan RPJMD serta arah kebijakan nasional di bidang kesehatan.
“Saya harap evaluasi seperti ini dapat mendorong kepala daerah untuk menjadikan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok sebagai program prioritas,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan langkah awal yang perlu dilakukan adalah perencanaan alokasi anggaran yang proporsional.
“Dari musyawarah ini, rencanakan alokasi anggaran baik oleh bupati/wali kota maupun Dinas Kesehatan se-Kalsel, agar pelayanan kesehatan seperti penanganan stunting dan program lainnya bisa merata,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr Diaudin menjelaskan hingga kini masih terdapat ketimpangan akses pelayanan kesehatan di sejumlah daerah pelosok akibat keterbatasan anggaran dan minimnya tenaga medis yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.
“Kita masih menghadapi kendala tenaga kesehatan yang enggan ditempatkan di pelosok karena faktor biaya tempat tinggal, keamanan, dan fasilitas pendukung,” ungkap Diaudin.
Diaudin berharap, hasil evaluasi terkait anggaran provinsi dan kabupaten/kota dapat disetujui pemerintah pusat, sehingga dukungan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan yang layak dan merata dapat terealisasi.
“Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi sekitar Rp600 miliar, namun sebagian besar, sekitar Rp450 miliar, digunakan untuk gaji rumah sakit dan pembayaran JKN. Sisanya sekitar Rp17 miliar untuk kegiatan, termasuk pelayanan kesehatan di daerah pelosok,” jelasnya.
Dengan adanya Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah ini, pemerintah berharap derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terus meningkat secara merata hingga ke pelosok, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
Editor : Fauzan Ridhani