BANJARMASIN – Kekurangan dokter spesialis masih menjadi tantangan serius bagi sejumlah rumah sakit daerah di Kalsel. Meski upaya perekrutan dan kerja sama terus dilakukan, layanan medis vital seperti jantung, bedah saraf, dan urologi masih belum terpenuhi di beberapa wilayah.
Di Tanah Bumbu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Andi Abdurrahman Noor mengakui masih kekurangan dokter spesialis di tiga bidang tersebut. “Dalam seminggu, rata-rata dua hingga tiga pasien harus dirujuk ke luar daerah karena belum ada dokter spesialis jantung dan bedah saraf,” kata Plt Direktur RSUD, dr Narni.
Saat ini, RSUD ini memiliki 29 dokter spesialis dan subspesialis dari 17 bidang keahlian. Mulai penyakit dalam, anak, hingga bedah onkologi. Namun, kebutuhan spesialis jantung, bedah saraf, dan urologi masih mendesak.
Untuk menutup kekosongan itu, pihak rumah sakit bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam penyediaan tenaga residen, serta mengusulkan tambahan melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Kementerian Kesehatan. Beberapa tenaga medis juga disiapkan untuk melanjutkan pendidikan spesialis di bidang yang masih kosong.
Kondisi serupa juga dialami RSUD Pambalah Batung Amuntai di Hulu Sungai Utara (HSU). Meski memiliki layanan unggulan, rumah sakit tipe C ini masih kekurangan dokter spesialis di sejumlah bidang. “Mulai 1 November 2025, kami kedatangan satu dokter spesialis gizi klinik dari program pendayagunaan tenaga dokter Kemenkes,” kata Kabid Pelayanan, Akhmad Nizomy.
Ia menyebut, pihaknya juga mengajukan permohonan tambahan dokter melalui kolegium perhimpunan profesi, dan menjalin kolaborasi dengan rumah sakit lain. “Kami ingin masyarakat HSU tak perlu lagi dirujuk jauh ke luar daerah,” ujarnya.
Ketua IDI HSU, dr Yenny Kusuma Dewi menyebut total dokter di kabupaten itu hanya 51 orang. Terdiri dari 16 spesialis dan 35 dokter umum. “Jumlah ini masih jauh dari cukup untuk melayani lebih dari 225 ribu penduduk,” katanya.
IDI HSU mendorong pemerintah daerah menaikkan tunjangan dan memperluas beasiswa pendidikan dokter umum maupun spesialis agar tenaga medis mau mengabdi di daerah.
Kepala Dinas Kesehatan HSU, dr Moch Yandi Friyadi menambahkan program beasiswa daerah untuk pendidikan dokter sudah berjalan. “Baik untuk lulusan SMA yang kuliah kedokteran, maupun dokter umum ingin mengambil spesialis,” jelasnya.
Sementara di Barabai, ketersediaan dokter spesialis di RSUD Haji Damanhuri (RSHD) dinilai sudah cukup memadai. “Kami memiliki 34 dokter spesialis tetap dan 15 dokter kunjungan. Jadi pelayanan tetap berjalan optimal,” kata Direktur RSHD, dr Nanda Andi Sujud Yudha Utama.
Ia mengungkapkan, keberhasilan mempertahankan tenaga medis di RSHD berkat kebijakan penghargaan yang layak, seperti tunjangan, fasilitas rumah dan mobil dinas, serta suasana kerja kondusif. “Kami ingin dokter betah dan nyaman bekerja di sini,” ujarnya.
Kebijakan serupa juga diterapkan di RSUD Pangeran Jaya Sumitra (PJS) Kotabaru. Direktur drg Andrian Wijaya menjelaskan, rumah sakit kini memiliki 28 dokter spesialis dengan berbagai status kepegawaian, didukung 18 dokter umum. Pihaknya tengah melakukan pembenahan internal dan digitalisasi layanan agar pasien tidak perlu dirujuk ke Banjarmasin. “Kami ingin meningkatkan mutu pelayanan, mengurangi rujukan, dan memperkuat layanan unggulan seperti kesehatan ibu-anak dan kejiwaan,” katanya.
Meski masing-masing daerah punya cara berbeda, tujuannya sama: memastikan masyarakat Banua mendapat layanan kesehatan berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota besar. Kekurangan dokter spesialis masih jadi pekerjaan rumah bersama, dan hanya bisa diatasi dengan kebijakan yang berpihak pada pemerataan tenaga medis di daerah.
Bergantung Kinerja DPR RI dan Gubernur
Upaya pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan krisis dokter spesialis di Indonesia dinilai perlu dikawal serius oleh para wakil rakyat dan kepala daerah asal Kalsel.
Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI), Dr Muhamad Pazri menyebut krisis dokter spesialis bukan hanya persoalan nasional, tapi juga nyata terjadi di Kalsel.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan legislator Banua menjadi kunci agar daerah ini tidak luput dari prioritas pembangunan kesehatan nasional. “Target besar Presiden Prabowo untuk menambah fakultas kedokteran, membuka ratusan program studi spesialis, dan membangun 500 rumah sakit sangat positif. Tapi keberhasilannya di daerah seperti Kalsel sangat bergantung pada kinerja wakil rakyat kita di DPR RI dan Gubernur sebagai pelaksana kebijakan di daerah,” tegas Pazri, Kamis (23/10).
Ia menilai, langkah Presiden Prabowo yang berani membuka 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran dan menambah 30 fakultas baru, merupakan strategi ‘non-normatif’ yang dibutuhkan untuk mempercepat ketersediaan tenaga medis di seluruh Indonesia.
Jika beracuan dengan data yang disebut Presiden Prabowo pada Agustus lalu, secara nasional, Indonesia masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis. Dengan kapasitas produksi hanya 2.700 dokter spesialis per tahun, maka kondisi ini diperkirakan baru bisa teratasi dalam 35 tahun jika tidak ada langkah terobosan. “Kalau target nasional ini bisa diwujudkan, maka harus ada daerah yang siap menjadi prioritas pelaksanaan. Kalsel semestinya termasuk, mengingat kondisi rumah sakit daerah yang masih minim tenaga spesialis tetap,” ujarnya.
Pazri menambahkan, peluang besar ini hanya bisa dimanfaatkan bila pemerintah daerah bergerak cepat menyiapkan infrastruktur dan mengajukan dukungan ke pusat. Termasuk dalam hal lahan, fasilitas pendidikan kedokteran, dan jejaring rumah sakit rujukan di tingkat provinsi hingga kabupaten. “Jangan sampai Kalsel hanya jadi penonton. Legislator Banua harus aktif memperjuangkan agar Kalsel masuk dalam daftar prioritas 500 rumah sakit yang akan dibangun pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, langkah besar Presiden Prabowo di bidang kesehatan adalah bentuk kesadaran bahwa krisis dokter spesialis sudah mencapai titik kritis, dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial antarwilayah. “Pemerintah pusat sudah menunjukkan kemauan politik yang kuat. Sekarang tinggal daerah, apakah mampu menjemput peluang ini atau justru tertinggal,” tandas Pazri.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief