RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Martapura - Karhutla di Kabupaten Banjar sedang tidak baik-baik saja. Gambaran itu terlihat dari aktivitas penanganan di lapangan.
Pada Senin (14/9/2026), 22 laporan titik api masuk ke Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar hanya dalam rentang kurang dari enam jam.
Laporan pertama tercatat pukul 09.42 Wita di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura. Hingga pukul 15.37 Wita, laporan masih masuk. Kali ini dari Desa Jingah Habang Ulu, Kecamatan Karang Intan.
Laporan tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Martapura, Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan Karang Intan.
Di sejumlah lokasi, penanganan tidak mudah. Medan yang sulit dan sumber air yang jauh membuat petugas serta relawan harus bekerja lebih keras.
Di Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, misalnya, pemadaman bahkan berlangsung lebih dari empat jam karena sumber air berada cukup jauh dan lahan yang terbakar mendekati permukiman.
Situasi itu menjadi gambaran terbaru di tengah tingginya angka karhutla Kabupaten Banjar.
Berdasarkan data periode 14 Juli hingga 2 September 2026, tercatat 454 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 3.106,76 hektare.
Selain itu, terdapat 2.653 titik hotspot yang terdeteksi.
Luas lahan terdampak tersebut bahkan menjadi yang terbesar di Kalimantan Selatan.
Data Tinggi, Bantuan Dipertanyakan
Kondisi tersebut kemudian menjadi sorotan Ketua Bumi Selamat Rescue (BUSER) 690 Banjar sekaligus anggota DPRD Banjar, M. Hasan Hamdan.
Hasan mempertanyakan alasan Kabupaten Banjar tidak tercantum dalam daftar daerah yang diusulkan menerima bantuan darurat Presiden untuk penanganan karhutla.
Daftar tersebut tercantum dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor S.218/MENHUT/SETJEN/REN.03/9/2026 tertanggal 4 September 2026 tentang Permohonan Bantuan Presiden Dalam Penanganan Karhutla.
Menurut Hasan, tingginya kejadian dan luas lahan terdampak semestinya membuat Kabupaten Banjar mendapat perhatian dalam penyaluran bantuan.
“Dari data itu sangat jelas, lahan terbesar itu Kabupaten Banjar. Kejadian terbanyak, tertinggi. Habis itu titik kejadian pun kita juga terbanyak,” ungkapnya.
Hasan mengatakan, data karhutla Kabupaten Banjar sebelumnya telah dilaporkan secara berjenjang.
Data dari BPBD Kabupaten Banjar disampaikan kepada BPBD Kalsel untuk kemudian dihimpun bersama data kabupaten dan kota lainnya.
Data tersebut selanjutnya menjadi bagian dari laporan penanganan karhutla yang diteruskan kepada pemerintah pusat dan Kementerian Kehutanan.
Karena itu, Hasan mempertanyakan ketika daftar usulan bantuan diterbitkan, nama Kabupaten Banjar justru tidak tercantum.
“Nah, dari data itu sangat jelas, tapi Kabupaten Banjar tidak dapat bantuan. Tidak ada datanya,” tuturnya.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan. Terutama untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan data, mekanisme pengusulan, atau persyaratan tertentu yang menyebabkan Kabupaten Banjar tidak masuk dalam daftar.
Relawan Terus Bergerak
Hasan menegaskan, persoalan tersebut bukan untuk menyalahkan Presiden maupun menyerang pemerintah pusat.
“Kita ini bukan mem-framing Presiden, bukan menyerang Presiden. Malah kita melaporkan, mengirimkan pesan tuh. Bapak Presiden, dilihat nih Kemenhut-nya kenapa ini data kita malah tidak ada?” ungkapnya.
Menurut Hasan, persoalan tersebut penting diperjelas karena penanganan karhutla di Kabupaten Banjar juga bertumpu pada para relawan yang terus turun ke lapangan.
Mereka harus menghadapi kebakaran dengan kondisi medan yang berbeda-beda. Termasuk ketika sumber air jauh dari lokasi dan api berada di lahan yang berdekatan dengan permukiman.
Karena itu, Hasan berharap bantuan tidak harus menunggu kondisi karhutla semakin parah.
Dukungan peralatan maupun kebutuhan operasional, menurut dia, dibutuhkan para relawan untuk menghadapi kebakaran yang terus muncul.
Hasan juga meminta persoalan tersebut tidak diarahkan sebagai kesalahan BPBD Kabupaten Banjar maupun BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurutnya, kedua instansi telah menjalankan kewajibannya dalam melakukan pelaporan data secara berjenjang.
“Justru BPBD Kabupaten Banjar melaporkan ke Provinsi, Provinsi pun kebingungan karena mereka sudah melaporkan,” tegasnya.
Pemkab Ikut Pertanyakan
Pemerintah Kabupaten Banjar juga telah menyampaikan keberatan terkait tidak masuknya daerah tersebut dalam daftar bantuan.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengatakan, keberatan disampaikan melalui BPBD. Persoalan tersebut juga dibawa dalam rapat bersama BNPB.
“Kami menyampaikan juga keberatan melalui BPBD. Kemarin kan kita ada rapat dengan BNPB, kami menyampaikan. Mudah-mudahan itu juga menjadi aspirasi untuk kita,” ujarnya.
Meski belum mendapat kejelasan mengenai alasan Kabupaten Banjar tidak tercantum dalam daftar, Saidi memastikan penanganan karhutla tetap berjalan.
Pemerintah daerah bersama relawan dan komponen terkait masih melanjutkan penanganan di lapangan.
Ia berharap persoalan tersebut tidak menyurutkan semangat para relawan yang selama ini berada di garis depan penanganan kebakaran.
“Mudah-mudahan ini juga tidak menyurutkan semangat pada relawan, sehingga apa yang menjadi tugas mereka ini tetap terus lanjut,” imbuhnya.
Pemkab Banjar, lanjut Saidi, masih berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah tidak masuknya Kabupaten Banjar dalam daftar bantuan berkaitan dengan persoalan data atau faktor lainnya.
“Mudah-mudahan, apakah ini kesalahan data atau apa pun ini juga kita belum mendapatkan jawaban, sehingga nantinya support dari pemerintah pusat juga hadir di pemerintah daerah,” pungkasnya.
Editor : Arif Subekti