RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berujung saling dorong dan bentrok dengan aparat. Ketegangan pecah setelah dialog antara mahasiswa, aliansi masyarakat dan perwakilan DPRD menemui jalan buntu, Jumat (28/8).
Massa kecewa karena permintaan mereka untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kalsel, Muhidin dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK tidak terpenuhi. Perwakilan pejabat yang hadir menyampaikan, keduanya belum dapat menemui pengunjuk rasa.
Sebelumnya, massa telah didatangi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo bersama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Namun, dialog yang berlangsung di lokasi aksi tidak menghasilkan kesepakatan.
Koordinator aksi, Muhammad Irfan Naufal mengatakan, mahasiswa menginginkan ruang dialog langsung dengan pemangku kebijakan. Menurut Ketua BEM UMB itu, kekecewaan mereka lantaran tidak mendapat respons langsung dari Gubernur Kalsel. “Kami merasa kecewa, kami merasa sakit hati bahwasanya hari ini rakyat benar-benar butuh, rakyat benar-benar ingin diperhatikan,” tekan Naufal.
Setelah dialog buntu, sebagian massa mencoba menerobos masuk ke kawasan Rumah Banjar dengan mendorong pagar Kantor DPRD Kalsel yang dijaga ketat aparat kepolisian.
Saling dorong antara pengunjuk rasa dan aparat terjadi hingga empat kali. Pada insiden ketiga, bentrokan sempat meluber ke tengah Jalan Lambung Mangkurat. Untungnya, aparat mampu meredakan situasi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah segera menuntaskan karhutla, menyoroti pemadaman listrik bergilir, mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, serta persoalan antrean BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
Naufal juga menyoroti adanya seorang warga yang diamankan aparat dalam aksi tersebut. Menurutnya, massa yang hadir bukan hanya berasal dari kalangan mahasiswa, melainkan juga masyarakat yang tergabung dalam aliansi. “Kami juga kecewa bahwasanya hari ini ada satu orang yang ditangkap dan diamankan,” ujarnya.
Sisi lain, Ketua BEM Stihsa, Rizki, mengatakan, sedianya mahasiswa siap terlibat membantu penanganan karhutla di lapangan. Namun, keterlibatan masyarakat tidak boleh menggantikan tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
“Kami siap juga untuk berjibaku membantu. Namun pada akhirnya, tugas mereka sebagai pemangku kebijakan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang konkret,” tekannya.
Ia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan saat kebakaran sudah meluas. Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan.
Sementara, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, penanganan karhutla telah dilakukan pemerintah, pihak swasta, hingga kelompok pemerhati lingkungan. Namun, ia mengakui kebakaran tidak dapat dipastikan selesai dalam waktu singkat karena cakupan wilayah terdampak cukup luas. “Di sebelah sini terselesaikan, di sisi lain muncul lagi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan semakin berat karena sumber air di sejumlah lokasi mulai mengering. Kondisi lahan gambut juga membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus.
Perihal tuntutan mahasiswa, ia mengatakan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. “Kalau pemerintah tidak melakukan upaya-upaya penyelesaian ini, tentu kita akan memberikan teguran juga ke pemerintah sebagai fungsi pengawasan,” katanya. (van/mof)
Editor : Arief M