RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin - Dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar di Banjarmasin masih dalam proses penanganan internal sekolah dan komite. Hingga Minggu (9/8/2026), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Banjarmasin belum menerima laporan resmi dari orang tua korban.
Kabid Perlindungan Khusus Anak (PKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin Miftah Al-Hajr mengatakan, orang tua korban sebelumnya telah berkomunikasi dengan UPTD PPA.
Namun, laporan resmi belum diajukan karena keluarga masih menunggu upaya penyelesaian yang dilakukan pihak sekolah dan komite.
Baca Juga: Dugaan Kekerasan Seksual Siswi SD di Lingkungan Sekolah di Banjarmasin Diusut Polisi
“Orang tuanya ada bertanya-tanya dengan UPTD PPA, tapi belum berani melapor karena masih ada upaya penyelesaian secara internal dari pihak sekolah dan komite,” ujar Miftah, Minggu (9/8/2026).
Menurut Miftah, upaya penyelesaian internal tersebut rencananya dilakukan Senin (10/8/2026).
UPTD PPA Tetap Pantau
Meski belum ada laporan resmi, UPTD PPA tetap memantau perkembangan dugaan kasus tersebut. Komunikasi dengan ibu korban juga telah dilakukan.
“Dari UPTD kami sudah ada komunikasi dengan ibu korban. Ibu korban masih menunggu iktikad baik dari sekolah,” katanya.
Miftah menegaskan, pendampingan terhadap korban tetap menjadi perhatian. Penyelesaian secara kekeluargaan tidak serta-merta menghilangkan dampak psikologis yang mungkin dialami anak.
“Kami terus memantau perkembangannya. Walaupun ada perdamaian, masih ada luka atau trauma yang dialami oleh anak dan orang tuanya,” jelasnya.
Ia mengatakan, pemulihan trauma psikologis pada anak membutuhkan waktu. Proses tersebut juga bergantung pada kondisi dan kesiapan mental masing-masing anak.
“Penyembuhan trauma psikis tidak bisa cepat. Tergantung ketangguhan dan kesiapan mental masing-masing anak,” tuturnya.
Pendampingan Tetap Disiapkan
Miftah memastikan pihaknya tetap memberikan pendampingan apabila dibutuhkan. Komunikasi dengan keluarga korban juga terus dilakukan untuk memastikan kepentingan dan kondisi anak menjadi prioritas.
“Terus nanti kita dampingi, karena sudah ada komunikasi aktif dengan ibu korban,” pungkasnya. (*)
Editor : M. Ramli Arisno