RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA – Warga Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, membawa dugaan dampak aktivitas tambang bawah tanah PT Merge Mining Industri (MMI) ke tingkat nasional.
Bersama WALHI Kalimantan Selatan, mereka mengadukan persoalan tersebut kepada Komisi XII dan Komisi XIII DPR RI, Komnas HAM, serta Komnas Perempuan di Jakarta, Kamis (9/7).
Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PT MMI. Mereka juga mendesak adanya pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak warga yang diklaim belum terselesaikan sejak perusahaan mulai beroperasi pada 2007.
Perwakilan warga, Mariadi, mengatakan berbagai persoalan mulai dirasakan setelah aktivitas pertambangan berlangsung. Menurutnya, sumber air bersih mengering, debu batu bara dan kebisingan meningkat, sementara sejumlah rumah warga mengalami retak hingga amblas.
"Kami sudah berupaya memperjuangkan hak kami di daerah, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Jumat (10/7).
Warga turut mengeluhkan penurunan produktivitas perkebunan karet, sawit, dan tanaman palawija. Mereka menduga perubahan kondisi lingkungan di sekitar kawasan tambang menjadi salah satu penyebab menurunnya hasil produksi.
Warga mengaku lebih sering terpapar debu dan getaran, serta mengalami gangguan kesehatan seperti batuk dan gatal-gatal, terutama pada anak-anak dan lanjut usia. Selain persoalan lingkungan, sejumlah warga disebut pernah berhadapan dengan proses hukum setelah mempertahankan lahan maupun mengikuti aksi damai.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menilai persoalan di Rantau Bakula tidak hanya berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak asasi manusia. "Selama 18 tahun masyarakat hidup dalam ketidakpastian, sementara berbagai dugaan dampak lingkungan dan pelanggaran hak warga belum memperoleh penyelesaian yang memadai," katanya.
Melalui pengaduan tersebut, warga meminta DPR RI, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan melakukan audit terhadap operasional serta perizinan PT MMI. Dikonfirmasi perihal ini, PT Merge Mining Industri (MMI) tidak memberikan jawaban.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief