BANJARMASIN - Fenomena antrean truk di Kawasan SPBU sangat mengganggu para pengguna jalan lainnya yang melintas, apalagi mengularnya sampai 500 meter dan kadang berlapis dua.
Hal ini menjadi keluhan banyak pihak terutama para pengendara yang melintas dan para pedagang yang dagangannya tertutupi antrean truk sehingga pembeli enggan untuk singga.
Kasus ini menyebabkan meningginya stress dan ketegangan antar pihak serta rentan Risiko kecelakaan.
Menurut Taufik Arbain pengamat kebijakan publik Fisip ULM, fenomena ini tidak sekadar urusan antre melainkan menunjukkan adanya kegagalan tata kelola dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Harus dipahami jalan lintas ini merupakan public goods sebagai barang publik milik bersama, maka tidak bisa dikuasai satu entitas untuk kepentingannya. Maka ruang publik ini harus dikelola bersama terutama Dishub Pemerintah Kota dan Satpol PP sebagai leading sektor.
“ Pemerintah juga jangan selalu menganggap realitas ini ulah sopir truk saja, tetapi sebenarnya lemahnya koordinasi dan pengawasan antar sektor Ketika memahami kelangkaan BBM untuk truk. Pemetaan yang lemah dan tidak cepat dalam mengambil Tindakan dan koordinasi sehingga terjadi praktek membuat aturan informal, dimana siapa cepat dia dapat, siapa menguasai ruang dia untung. “ ungkap Koord s2 Magister Administrasi Fisip ULM ini.
Menurut alumni Doktoral Manajemen dan Kebijakan Publik UGM ini, apabila actor-aktor yang bertanggung jawab terlibat cepat maka kekacauan ini tidak perlu terjadi.
Maka dari itu, Dinas perhubungan harus cekatan melakukan rekayasa dan pengaturan arus lintas di beberapa titik strategis dalam mengaturini bersama satpol PP.
Kemudian Pihak pertamina harus ikut mengatur antrean ini agar tidak melebur ke jalan, bukan sekadar pihak pemilik SPBU saja. Dan Kepolisian mengatur lalu lintas atas kemacetan ini.
Dalam hal ini Pemda tetap sebagai pihak yang mengkoordinasikan antar sektor tersebut.