RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, MARTAPURA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghantui Kabupaten Banjar seiring masuknya musim kemarau ekstrem tahun ini. Data Pusdalops BPBD Banjar mencatat, sepanjang 2025 terjadi 61 kejadian karhutla yang menghanguskan lebih dari 189 hektare lahan.
Sementara, pada periode Januari–Juni 2026, sudah ada lima kejadian dengan luas terdampak mencapai 39,8 hektare serta kemunculan 20 titik panas (hotspot).
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (Rakor PB) Karhutla di Aula DPRKPLH Banjar, Kamis (25/6).
Pada rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Banjar, Yudi Andrea itu, turut dilibatkan Kalaksa BPBD Banjar Wasis Nugraha, serta dihadiri perwakilan BMKG, TNI, Polri, instansi vertikal, dan relawan.
Yudi menegaskan, deteksi dan pencegahan dini menjadi prioritas utama, terutama di enam kecamatan yang selama ini menjadi wilayah langganan karhutla. Prediksi BMKG menyebutkan puncak kemarau ekstrem akan berlangsung pada Juli–September. “Kami minta para camat, lurah, hingga kepala desa tiada henti mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Jika ditemukan unsur kesengajaan, penegakan hukum akan dilakukan tanpa toleransi,” tegasnya.
Kalaksa BPBD Banjar Wasis Nugraha memastikan seluruh personel, sarana, dan prasarana pemadam dalam kondisi siap tempur. Untuk mempercepat penanganan, BPBD mengaktifkan tiga posko strategis.
Posko utama berada di kantor BPBD. Selain itu Posko Martapura Barat, dan Posko Cintapuri Darussalam. “Jumlah posko bisa bertambah menyesuaikan dinamika situasi di lapangan,” ujar Wasis.
Selain fokus pada karhutla, Pemkab Banjar juga menyiapkan langkah menghadapi krisis air bersih akibat kekeringan. Saat ini BPBD telah menyalurkan bantuan tandon dan melakukan droping air bersih ke sejumlah titik, termasuk Pondok Pesantren Beruntung Baru dan kawasan Tatah Makmur (Tanjung Rema).
“Bagi masyarakat atau lembaga yang kesulitan air bersih, silakan ajukan permohonan resmi melalui desa atau langsung ke BPBD untuk pesantren, agar distribusi bantuan bisa segera kami luncurkan,” pesan Wasis.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief